Rabu, 31 Oktober 2012 | 05:21 WIB
TEMPO.CO , Jakarta: Alokasi dana sebesar Rp 17 triliun untuk pembangunan satu koridor mass rapid transit rute Lebak Bulus-Stasiun Dukuh Atas dianggap terlalu mahal. Nilai itu setara Rp 940 miliar per kilometer atau hampir tiga kali lipat biaya yang dibutuhkan untuk proyek yang sama di Singapura jika dihitung dengan kurs dolar atas rupiah saat ini.
"Pemerintah DKI Jakarta harus mengevaluasi ulang proyek ini agar bisa mendapatkan harga yang murah," Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana.
Menurut Pandit, salah satu penyebab biaya yang mahal di Jakarta adalah teknologi yang diadaptasi dari Jepang. Meski Japan International Cooperation Agency (JICA) meminjamkan 58 persen dari nilai dana total untuk proyek ini, Pandit menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyilangkan komponen pendukung MRT. "Misalnya mengadopsi teknologi dari Singapura atau Cina yang lebih murah," ujar Pandit.
Model manajemen yang akan diadopsi juga dianggap keliru. MRT Jakarta, menurut Pandit, memilih manajemen ala Land Transport Authority di Singapura, yang memisahkan antara operator dan pengembang di sekitar MRT, antara lain pertokoan dan bisnis.
Padahal, menurut Pandit, seharusnya pemerintah DKI mengadopsi sistem Hongkong Trans Authority. "Kalau dalam sistem Hongkong, laba dari bisnis properti juga bisa dinikmati oleh operator agar bisa menutup defisit anggaran," katanya.
Pemilihan model manajemen ini berefek pada pendapatan MRT. Jika menggunakan model manajemen dari Singapura, pendapatan non-tarif —seperti penyewaan tempat untuk pertokoan dan bisnis— akan sangat kecil, yakni hanya 7 persen dari nilai seluruh pendapatan. Adapun potensi dari pendapatan non-tarif bisa digenjot hingga mencapai 50 persen dari total nilai pendapatan, seperti yang terjadi di Hong Kong.
"MRT Hongkong pada 2005 memperoleh pendapatan non-tarif sebesar HK$ 7 miliar atau sekitar Rp 8,6 triliun," kata Pandit.
Pemerintah, menurut dia, seharusnya jeli menangkap peluang dalam pembangunan MRT, terutama dalam sektor properti. Jika menggunakan model Singapura, pemerintah DKI akan sulit menutup subsidi biaya operasional Rp 85 miliar per tahun selama 10 tahun. Jika peluang itu tidak ditangkap, pemerintah bisa keteteran membayar utang ke JICA.
Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta, Erlan Hidayat, menyatakan akan mengkaji masukan dari MTI. Namun, dia menyatakan biaya yang selama ini diketahui, yakni sebesar Rp 17 triliun, hanyalah plafon pinjaman dari JICA. "Biaya yang dikeluarkan nantinya tidak akan sebesar itu, yang jelas lebih murah," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta PT MRT mempresentasikan ulang proyek MRT. Proyek yang semestinya sudah memasuki tahap tender tahap pertama ini sebelumnya sudah dibekukan.
SYAILENDRA | SUTJI DECILYA | NURHASIM
Terpopuler:
Alasan Angkot Kalah Pamor dengan Motor
Kabupaten Tangerang Bangun Terminal Utama
Seluruh Puskesmas Jakarta Akan Pakai CCTV
Kondisi Novi Amilia Membaik Setelah Detoksifikasi
Hujan Ringan Guyur Jakarta Siang Hari
