Ungkap Trafficking, Polisi Menyaru Pembeli Anak

TEMPO.CO , Jakarta: Untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia di Taman Sari, Jakarta Barat, Kepolisian Resor Kota Bogor menyamar sebagai pembeli seorang anak yang berasal dari Kota Bogor. Kasat Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Condro Sasongko mengatakan bahwa mucikari yang bernama Ellie, 40 tahun, memberikan harga sebesar Rp 18 juta agar seorang korbannya bisa terjual. Polisi yang menyamar ini pun melakukan tawar-menawar hingga menjadi Rp 11 juta.

"Seorang korban di bawah umur berinisial C yang berasal dari Kalimantan dilabeli harga Rp 100 juta oleh Ellie," ucap Condro Sasongko di Taman Sari pada Senin 2 September 2013 malam hari.

Dari transaksi tersebut, polisi kemudian mencokok empat tersangka di rumahnya, yakni di Jalan Kebun Jeruk 17, Gang Pinang no.36 Tamansari, Jakarta Barat. Dari sana kemudian diketahui terdapat 28 korban di dalam rumah tersebut. Sebelas di antaranya adalah anak di bawah umur.

Korban dieksploitasi secara seksual dengan dipekerjakan sebagai gadis hiburan malam. Modus merekrut adalah para korban awalnya dijanjikan memperoleh pekerjaan di ibukota sebagai pramusaji restoran dan kasir di karaoke.

Ke-28 korban tersebut diperoleh tersangka dari berbagai daerah di pelosok tanah air, seperti dari Kalimantan, Sukabumi, Bogor, dan Lampung. Bersama para korban, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti di bilik-bilik rumah tersangka. Barang bukti itu antara lain: uang senilai 2,15 juta, puluhan kondom, buku absensi dan catatan hutang, serta obat penunda haid.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia. Mereka diancam dengan hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 120 juta.

MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita Terpopuler:
Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan
Jusuf Kalla: Jokowi Harus Nyapres
Sengman Pernah Hadir ke Wisuda Anak SBY?
Relokasi Blok G Cepat, Jokowi Tungguin Tukang Cat
Disebut Terkait Impor Sapi, Dipo Alam Berkelit

09.35 | 0 komentar | Read More

Jabodetabek Bakal Gerimis Disertai Angin Kencang

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan beberapa wilayah di Jabodetabek, seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Bogor akan diguyur hujan ringan pada hari ini, Selasa, 3 September 2013. Hujan turun dengan intensitas kelembaban 55-96 persen.

Menurut Syaifuddin, petugas BMKG, kecepatan angin berkisar 10 knot, atau 18 kilometer per jam. Bagi para pejalan kaki mungkin kecepatan angin ini tidak begitu berdampak signifikan. Namun, bagi para pengendara motor, kecepatan angin tersebut perlu diwaspadai.

Perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Pulau Jawa lainnya, seperti Bandung dan Semarang, juga menunjukkan potensi hujan ringan dengan intensitas kelembaban 54-95 persen untuk Bandung, dan 52-92 persen untuk Semarang. Yogyakarta akan diselimuti awan yang berpotensi hujan dengan tingkat kelembaban 64-96 persen. Sedangkan kota besar di timur Jawa, Surabaya, hari ini dan besok akan cerah berawan dengan tingkat kelembaban 51-92 persen.

AMRI MAHBUB

Berita Terpopuler:
Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan
PPP Walkout, Pengamat: Tidak Ada Pengaruhnya
Kasus Trafficking, Gadis-Gadis Ini Dijerat Utang
Tiga Wartawan Diduga Peras Kepala Sekolah
Bagaimana Kain Etnik Beradaptasi dengan Zaman

09.35 | 0 komentar | Read More

Rikwanto: Buruh yang Berdemo Hanya 200 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, menyatakan demonstrasi yang akan dilakukan hari ini oleh Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hanya akan diikuti oleh 200 orang saja. "Berasal dari Jakarta Utara," ujarnya ketika dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 3 September 2013.

Sebelumnya dikabarkan KSPI akan menurunkan 3 ribu buruh untuk berdemonstrasi di depan Gedung Kantor Gubernur DKI Jakarta. Rikwanto menyatakan, kemungkinan besar para buruh akan disiapkan untuk tanggal 5 September 2013 mendatang.

Kemarin, Wakil Presiden KSPI, Muhammad Hakim, mengatakan besok lebih dari 3 ribu buruh bakal menggelar aksi besar-besaran menuntut kenaikan upah. Aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Muhammad juga menyatakan, pihak buruh akan menolak apapun bentuk kebijakan yang tak berpihak pada peningkatan kesejahteraan buruh.

Menurutnya, dalam aksinya buruh akan meminta pemerintah tak membatasi besaran kenaikan upah seperti tertera dalam instruksi presiden yang tengah disusun pemerintah. Inpres itu kata Hakim harusnya tak merugikan buruh dan menyerahkan mekanisme pengupahan pada daerah. Buruh juga menuntut agar pemerintah dan pengusaha bisa meningkatkan nominal upah minimal pada untuk 2014 nanti.

Aksi yang bakal dimulai pukul 10.00 Wib itu, dia melanjutkan, merupakan awal. Aksi akan dilanjutkan di beberapa kota besar lain seperti Medan, Batam dan Surabaya pada 5 dan 7 September 2013 mendatang. "Kami akan meminta ada kenaikan upah hingga 50 persen," ujar Muhammad.

Kenaikan upah ini kata Hakim diperlukan karena meningkatnya biaya hidup setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada Juni lalu.

AMRI MAHBUB | IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan
PPP Walkout, Pengamat: Tidak Ada Pengaruhnya
Kasus Trafficking, Gadis-Gadis Ini Dijerat Utang
Tiga Wartawan Diduga Peras Kepala Sekolah
Bagaimana Kain Etnik Beradaptasi dengan Zaman

09.35 | 0 komentar | Read More

Pedagang Gembrong Siap Pindah

TEMPO.CO, Jakarta--Adi Buntas, 24 tahun, pedagang mainan di Pasar Gembrong mengaku puas dengan hasil undian kios yang dilakukan Jumat kemarin dan mengaku siap pindah.

Ia mendapat kios nomor 118, di lantai dasar agak ke pojok. "Saya akan pindah tengah-tengah minggu, beres-beres dulu," ujarnya di Pasar Cipinang Besar, Sabtu, 31 Agustus 2013.

Selain berbenah, Adi juga akan melakukan survey, "Mau lihat dulu sebelah jual apa, nanti samaan kan gak enak, nanti mau diatur peletakan barangnya biar beda," katanya melanjutkan.

Senada dengan Adi, Ali, 50 tahun juga menyambut baik relokasi ini. "Ada kesempatan seperti ini mengapa tidak diambil,daripada dikejar-kejar Satpol PP," kata dia. Meskipun Ali tidak begitu suka dengan lokasi kiosnya yang agak di belakang, ia tetap merasa beruntung. "Kalau boleh sih pengennya di basement," ujar penjual boneka ini sambil tertawa.

Sementara pedagang lain sudah mulai mengambil kunci kiosnya, Hanifa, pedagang boneka baru mengetahui tentang relokasi hari ini. "Saya jualannya cuma Sabtu Minggu, baru tahu kalau sudah tutup," ujar warga Cipinang Besar Selatan ini. Hanifa yang datang didampingi suaminya Sugiono mengaku kecewa jika harus direlokasi ke Pasar Klender SS. "Jauh sekali kalau ke sana," katanya. Namun ia mengatakan akan tetap pindah, "Daripada diusir Satpol PP," kata ia.

Jumat kemarin sudah dilakukan pengundian kios relokasi untuk PKL Pasar Gembrong di Pasar Cipinang Jaya. Pengundian dipimpin langsung oleh Camat Jatinegara Syofian Taher. Pasar Cipinang Besar menyiapkan 130 unit kios bagi pedagang mainan dan boneka pasar gembrong.

Untuk pkl yang tidak kebagian kios di Pasar Cipinang Besar, Pemerintah Kota menyiapkan tempat di Pasar Klender SS dan Pasar Perumnas Klender khusus untuk pedagang karpet. Total pedagang di Pasar Gembrong sejumlah 211, dimana 40 di antaranya adalah pedagang karpet. Berarti ada sekitar 41 pedagang yang belum mendapatkan kios.

TIKA PRIMANDARI

09.35 | 0 komentar | Read More

Basuki Rahmat Bebas PKL Gembrong 9 September

Sejumlah petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperingati sejumlah pedagang PKL di depas pasar Gembrong untuk tidak berjualan di pinggir jalan, Jakarta Timur, (13/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta--Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto mengatakan bahwa pada Senin, 9 Sepetember 2013 seluruh PKL di Pasar Gembrong akan masuk ke dalam pasar. "Mulai Senin sudah bersih semuanya, nanti akan dijaga dan ditertibkan terus menerus oleh Satpol PP," ujar Krisdianto kepada Tempo.

Jumat kemarin sudah dilakukan pengundian kios relokasi untuk PKL Pasar Gembrong di Pasar Cipinang Jaya. Pengundian dipimpin langsung oleh Camat Jatinegara Syofian Taher. Pasar Cipinang Besar menyiapkan 130 unit kios bagi pedagang mainan dan boneka pasar gembrong.

Untuk bisa mendapatkan kunci, mereka harus menandatangani surat perjanjian yang berlaku hingga 9 Maret 2013. Surat tersebut berisi 7 Pasal. Pada Pasal 3 ayat 2 tentang Jangka Waktu dan Penggunaan Tempat tertulis bahwa pedagang tidak dapat mengalihkan kios tersebut kepada pihak lain kecuali sudah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak pengelola. Kemudian pada Pasal 5 ayat 3 tentang Sanksi dan Kewajiban, tertulis bahwa jika tempat usaha tidak dibuka selama 8 hari dalam sebulan, maka tempat tersebut wajib diambil alih oleh pengelola.

Perjanjian tersebut juga sebagai tindakan preventif kembalinya para pedagang ke jalanan. Selain itu, Wali Kota juga mengatakan akan melakukan promosi besar-besaran tentang Pasar Gembrong 'baru' di Pasar Cipinang Besar. Akan ada spanduk dan bentuk publikasi lainnya di sekitar Pasar Gembrong untuk memberi tahu warga tentang kepindahan para penjual mainan dan boneka tersebut.

Mengenai masih ada ruko yang menjual mainan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Krisdianto mengatakan bahwa pihaknya dibantu Dinas Perhubungan akan melarang pembeli parkir di bahu jalan, namun diarahkan ke dalam pasar. Sehingga secara otomatis pembeli akan belanja di Pasar.

TIKA PRIMANDARI

Terhangat:
EDSUS Polwan Jelita | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas

Berita populer:
Anggota FBR Ditembak Pria Tidak Dikenal
Sekjen ESDM Dicegah, KPK Serius Usut Jero Wacik
Jokowi: Lurah Susan Tak akan Dipindahkan
Agnes Monica: Indonesia Enggak Primitif

09.35 | 0 komentar | Read More

Pemilihan Wali Kota Tangerang Dituding Cacat Hukum

TEMPO.CO, Tangerang--Calon Wali Kota Tangerang, Dedi Suwandi Gumelar atau yang sering disapa Miing, menuding pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang yang digelar Sabtu 31 Agustus 2013 cacat hukum. Politikus PDI Perjuangan ini melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banten dan akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi.

Dedi mengatakan, banyak pelanggaran di berbagai tahap pemilihan yang dibiarkan KPU. Dalam pemilihan orang nomor satu di Kota Tangerang ini, kata Dedi, ada partai mengusung dua kandidat. "Mana ada satu partai politik mendukung dua kandidat, hanya ada di Kota Tangerang," katanya.

Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang 2013-2018 ini diikuti 1.161.855 pemilih dari 13 kecamatan. Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Kebijakan Publik menempatkan Arief Wismansyah-Sachrudin, yang diusung Demokrat dan Gerindra, pada urutan pertama dengan sekitar 48 persen suara.

Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik, Sunarto Ciptohardjono, mengatakan Arief-Sachrudin menang hampir di semua kecamatan. "Arief mendominasi suara di seluruh kecamatan," kata Sunarto.

Di posisi kedua, Abdul Syukur-Hilmi Fuad, yang diusung Golkar dan PKS, mendapat 27 persen. Kemudian Dedi Gumelar-Suratno Abu Bakar (PDI Perjuangan dan PAN) meraih 17 persen, Herry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen (PPP) 6 persen, serta Ahmad Madju Kodri-Gatot Suprianto (Hanura) 2 persen.

Pemilihan kepala daerah ini sempat kisruh karena KPU Kota Tangerang tak meloloskan Arief-Sachrudin dan Ahmad-Gatot. Ketua KPU Kota Tangerang dan tiga anggotanya diberhentikan sementara. KPU Banten mengambil alih dan pemilihan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal.

Arief-Sachrudin sempat terjegal karena dikabarkan tak mendapat restu Wali Kota Wahidin Halim, yang menjabat dua periode melalui Demokrat. Arief adalah Wakil Wali Kota Tangerang yang diusung Demokrat dalam pemilihan kali ini. Wahidin, yang belakangan dipecat sebagai Ketua DPD Demokrat Banten, rupanya mendukung adiknya, Abdul Syukur, dari partai lain.

Sunarto mengatakan konflik Wahidin dengan Arief turut mendongkrak perolehan suara. "Konflik dengan Wahidin membuat Arief seperti dizalimi," ujarnya. "Putusan politik Wahidin menimbulkan sentimen positif bagi Arief."

KPU Banten menggelar penghitungan suara di tingkat kelurahan hari ini. Penghitungan tingkat kecamatan berlangsung pada 3-4 September. Penetapan pemenang dijadwalkan pada 6 September. "Jadi, jika ada lembaga survei yang mengklaim menetapkan pemenang, bukan berarti sudah pasti menang," kata anggota KPU Banten, Saeful Bachri.

JONIANSYAH | AYU CIPTA

Terhangat:
EDSUS Polwan Jelita | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas

Berita populer:
Anggota FBR Ditembak Pria Tidak Dikenal
Sekjen ESDM Dicegah, KPK Serius Usut Jero Wacik
Jokowi: Lurah Susan Tak akan Dipindahkan
Agnes Monica: Indonesia Enggak Primitif

09.35 | 0 komentar | Read More

Jokowi Minta Inpektorat Pantau Pungli BPLHD

TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan Inspektorat Jenderal Provinsi DKI Jakarta harus turun tangan dalam menindak penyimpangan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta. Terlebih, uang pungutan liar itu jumlahnya tak sedikit.

"Laporan praktik pungutan ya, ditindaklanjuti, inspektorat mesti turun," kata dia usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2013.

Temuan Ombudsman tentang pungutan liar di BPLHD itu menurutnya menunjukkan bahwa sistem kerja di lembaga pemerintahan mesti segera dibenahi. Caranya, dengan membuat sistem yang memiliki manajemen kontrol yang baik. "Semua harus bisa diawasi online dan harus terbuka," katanya.

Dana yag dikelola Pemprov DKI Jakarta terbilang besar, hampir menembus angka Rp 50 triliun. oleh sebab itu sistem pengawasannya pun harus dibuat dengan baik. "Dana sebesar itu tersebar di 57.000 kegiatan, kalau tidak online bagaimana mau mengawasinya?" ujar Jokowi.

Hasil investigasi Ombudsman menemukan adanya pungutan liar dalam pengurusan dokumen lingkungan. Pungli itu, berasal dari tak adanya standar pelayanan yang pasti di BPLHD. Di Wilayah Administrasi Jakarta Selatan, pengurusan UKL-UPL dikenai biaya Rp 25.000.000 yaitu pada saat masih dipimpin oleh BPLHD Jakarta Selatan yang lama.

Adapun, di Kota Administrasi Jakarta Timur, BPLHD tingkat kota menyarakan perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan tertentu dengan biaya Rp 25-30 juta.

Jokowi mengaku belum menerima laporan resmi soal pungutan liar di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Oleh sebab itu dia belum mau mengatakan sanksi yang akan dijatuhkan pada oknum di BPLHD. "Laporan resminya belum sampai di meja saya," ujar Jokowi.

ANGGRITA DESYANI

09.35 | 0 komentar | Read More