TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Desa Jati Mulia menyatakan pungutan uang pengelolaan lingkungan dan keamanan yang diambil dari kalangan pengusaha pergudangan dan non pergudangan sejak awal September lalu itu sudah sesuai prosedur. "Semua sesuai prosedur tidak ada yang kami langgar," ujar Sekretaris Desa Jati Mulia, Amat Suari kepada Tempo, Jumat 13 September 2013.
Menurut Suari, soal pungutan retribusi yang dilakukan Desa Jati Mulia tertuang dalam Peraturan Desa Jati Mulia nomor 1 tahun 2013 tentang anggaran, pendapatan dan belanja desa. "Di Perdes itu semua diatur, soal penarikan retribusi, uangnya akan digunakan untuk apa saja," katanya. Terbitnya Perdes tersebut, kata dia, telah disetujui Badan Perwakilan Desa (BPD). "Perdes ditetapkan satu bulan setelah kepala Desa terpilih dilantik," katanya.
Berdasarkan Perdes itulah, sejak akhir Agustus lalu pihak Desa gencar melakukan sosialisasi terkiat rencana penarikan retribusi itu kepada kalangan pengusaha. Sosialisasi dilakukan dengan cara memanggil seluruh pengusaha ke kantor desa, hingga menyebarkan surat edaran. Menurut Suari, jumlah iuran tergantung besar kecilnya usaha. "Kalau home industri yah tidak sama dengan pergudangan dan industri besar," katanya.
Ia mengakui jika kawasan pergudangan dan non pergudangan dipungut sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu setiap pengusaha perbulannya. Menurut Suari, uang pungutan itu digunakan untuk membiayai operasional desa dari gaji 16 staf kantor desa, pakain dinas, transportasi kepala desa hingga urusan ibu-ibu PKK. "Karena dari mana lagi sumber dana desa, kalau tidak mengoptimalkan sumber yang ada di desa," katanya.
Namun, kalangan pengusaha di kawasan itu menyatakan keberatan membayar pungutan tersebut. Mereka menilai, keputusan tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. "Jelas kami keberatan dan menolak hal itu," ujar Awi, salah seorang pengusaha di kawasan pergudangan Delapan kepada Tempo.
Awi mengatakan kepala desa Jatimulya, Heryanto yang baru terpilih dan dilantik sekitar dua bulan lalu telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada lebih dari 1000 pengusaha dan pelaku usaha di empat kawasan pergudangan yang ada di sekitar desa Jatimulya untuk membayar uang keamanan sebesar Rp 500 ribu perorang setiap bulannya. "Sampai saat ini kami belum mau membayar, tapi untuk pergudangan lain sudah ada yang membayar," kata Awi.
Menurutnya, 300 lebih pengusaha di pergudangan Delapan sepakat untuk menolak. Tapi, kawasan pergudangan lain, menurut Awi, sudah ada yang bayar karena takut dan aparat desa langsung datang memungut iuran itu ke gudang masing-masing sejak awal September lalu.
Keresahan pengusaha di kawasan pergudangan muncul sejak surat edaran kepala desa Jati Mulia, Heriyanto, bernomor 141/002-Ds.Jtm/VII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang menarik iuran kepada seluruh pelaku usaha di kawasan pergudangan atau non pergudangan yang ada di desa itu mulai per 1 September 2013. Dalam lampiran surat edara itu dituliskan iuran pengelolaan lingkungan sebesar Rp 500 ribu perorang akan dipungut oleh petugas desa setiap awal bulannya. Menurut Awi, dalam lampiran itu juga diperjelas iuran Rp 500 ribu untuk kawasan pergudangan dan Rp 400 ribu untuk kawasan non pergudangan.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen menilai tindakan kepala desa tersebut menyalahi aturan karena permintaan iuran tersebut tidak ada dasar hukumnya. Untuk itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan teguran kepada Kepala Desa Jatimulya tersebut dan meminta agar pungutan tersebut dihentikan.
JONIANSYAH
Anda sedang membaca artikel tentang
Desa Ini Resmi Minta Dana Keamanan dari Pengusaha
Dengan url
http://kotabesarana.blogspot.com/2013/09/desa-ini-resmi-minta-dana-keamanan-dari.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Desa Ini Resmi Minta Dana Keamanan dari Pengusaha
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Desa Ini Resmi Minta Dana Keamanan dari Pengusaha
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar