7.000 Tiket Gratis Disebar untuk Drama Musikal Ariah

Para penampil dalam lakon Ariah berjajar seusai gladi resik di Seputaran Monas, Jakarta (27/6). Tari kolosal tersebut diprakarsai oleh Atilah Soeryadjaya, Jay Subiakto dan Erwin Gutawa. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-486, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar drama musikal Ariah di Silang Monumen Nasional (Monas). Pentas yang disutradarai oleh Atilah Soeryadjaya ini digelar sejak Jumat, 28 Juni kemarin hingga Minggu, 30 Juni 2013 besok.

Meskipun drama musikal ini tergolong megah, Pemerintah DKI Jakarta memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk menikamtinya secara cuma-cuma. "Ada 7.000 tiket gratis yang disebar," kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Sylviana Murni ketika dihubungi pada Sabtu, 29 Juni 2013.

Menurut Sylviana, gagasan menyebar tiket gratis ini muncul dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya sederhana agar acara ulang tahun bukan untuk golongan tertentu saja. 7.000 tiket yang disebar ini merupakan separuh dari kapasitas tempat duduk penonton yaitu 15.000 kursi.

Wanita yang masuk dalam bursa sekda ini menuturkan, tiket sudah dibagikan ke 267 kelurahan yang ada di Jakarta. "Kemudian kelurahan membagikannya ke RT agar diberikan ke warga yang tepat," ujarnya. Dari laporan yang dia terima, tiket tersebut sudah habis dibagikan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam beberapa kesempatan tidak menampik bahwa acara ini membutuhkan biaya besar. Hanya dia menekankan bahwa drama musikal tersebut merupakan sumbangan dari berbagai sponsor.

Pertunjukan drama musikal Ariah ini bercerita tentang seorang wanita Betawi yang berjuang mempertahankan martabat dan kehormatannya. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam pertunjukan ini antara lain Atilah Soeryadjaya (sutradara dan penulis naskah), Jay Subiakto (penata artistik), dan Erwin Gutawa (penata musik).

SYAILENDRA

09.35 | 0 komentar | Read More

Ini Pengalihan Arus saat Digelar Jakarnaval 2013

Siswa-siswi mengikuti workshop pembuatan kostum Jakarnaval di gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, (19/5). Kostum tersebut nantinya akan diikut sertakan dalam karnaval HUT DKI Jakarta ke - 486 pada Juni mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menggelar perhelatan Jakarnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-486. Acara yang diselenggarakan pada Ahad, 30 Juni 2013 besok ini mengambil rute Jalan Medan Merdeka Selatan (depan Balai Kota), lewat Jalan MH Thamrin sisi timur, dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia.

Terkait perhelatan yang dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menetapkan pengalihan arus untuk acara ini.

Berikut pengalihan arusnya melalui siaran pers yang diterima wartawan:
1. Pukul 14.00 WIB akan mulai dilakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan karena wilayah ini akan digunakan sebagai parkir kendaraan dan peserta karnaval.

2. Untuk Jalan MH Thamrin Sisi Timur (Bundaran Patung Kuda hingga BUndaran Hotel Indonesia) akan dilakukan penutupan mulai pukul 15.00 WIB sampai 18.00 WIB.

3. Untuk pergerakan timur-barat dan barat-timur yang melintasi Jalan MH Thamrin sampai Bundaran Hotel Indonesia seperti Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Kebon Sirih, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan Kebon Kacang dilakukan penutupan yang sifatnya situasional. Yaitu ditutup saat karnaval melintas.

4. Kemudian arus dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju Bundaran Hotel Indonesi dilakukan pada saat rombongan karnaval melintas. "Alternatif pergerakan diarahkan melalui Medan Merdeka Selatan sisi utara atau Jalan Budi Kemulyaan).

Selain itu selama perhelatan berlangsung akan dilakukan penyesuaian waktu operasi Transjakarta.
1. Koridor 1 (Blok M-Kota) Operasi tetap pada pukul 05.00 WIB sampai 23.10 WIB tapi saat karnaval mulai pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB akan dilakukan perlambatan kedatangan bus.

2. Koridor 2 (Pulo Gadung-Harmoni) Dilakukan pengalihan jalur mulai pukul 15.00 WIB sampai 18.00 WIB dari Halte Harmoni-Pecenongan-Pasar Baru-Pejambon-Kwitang menuju Pulo Gadung.

3. Pelayanan koridor lainnya normal seperti biasa.

SYAILENDRA

Topik Terhangat
Ribut Kabut Asap |PKS Didepak?| Persija vs Persib |Penyaluran BLSM |Eksekutor Cebongan 

Berita Lainnya:
Erick Thohir Segera Akuisisi 40 Persen Saham Inter
Ogbonna Selangkah Lagi ke Juventus
City Incar Top Skor Ketiga Liga Portugal
Blanc Antusias Melatih PSG

09.35 | 0 komentar | Read More

Waspadai Penipu Mengaku Lurah atau Camat Baru

Sejumlah calon camat terlihat mengikuti tes seleksi lelang jabatan tahap dua di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5). Mereka menjalani serangkaian tes berupa tes tertulis, psikologi, paparan, dan wawancara. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah Jakarta mengungkapkan adanya komplotan penipu yang mengatasnamakan lurah atau camat terpilih. Kepala Bidang Pengembangan BKD Chaidir mengatakan modus mereka adalah mengaku sebagai pejabat baru dan meminta uang ke bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Modus semacam ini sering terjadi setiap kali pergantian lurah dan camat," kata Chaidir ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 29 Juni 2013. Biasanya komplotan ini, menurut Chaidir, menelepon bendahara sebelum si pejabat serah terima.

Tidak hanya sebagai pejabat baru, komplotan ini, Chaidir menuturkan, tak segan-segan mengaku sebagai pegawai di instansi lain yang disuruh si lurah atau camat baru. Untungnya hingga sekarang belum pernah ada laporan bendahara yang benar-benar tertipu.

Menurut dia, komplotan ini jeli dalam mencari informasi soal rotasi pejabat. "Kalau ditingkat kelurahan dan kecamatan kan banyak orang berkeliaran dengan berbagai urusan," ujar Chaidir. Hal semacam ini kerap digunakan untuk mencari informasi seperti nomor telepon target.

Chaidir menghimbau agar pejabat seperti bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga nomor telepon pribadi mereka. Bahkan jika sudah pernah dihubungi penipu disarankan untuk mengganti nomor.

Selain itu, Chaidir mengatakan pejabat baru ditingkat kelurahan dan kecamatan pasti akan didampingi Wali Kota saat serah terima jabatan. Pegawai di tingkat bawah juga akan lebih paham seperti apa sosoknya.

Baru-baru ini, bertepatan dengan pelantikan lurah dan camat hasil promosi terbuka atau lelang jabatan juga sempat diwarnai insiden semacam ini. Juru Bicara Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Aswin mengatakan di wilayah hukumnya ada beberapa laporan.

"Salah satunya Kelurahan Manggarai," kata Aswin ketika dihubungi. Bendahara kelurahan ditelepon oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat baru hasil lelang jabatan dan meminta uang sebesar Rp 15 juta. Untung si bendahara tidak percaya.

Bahkan, Aswin melanjutkan, si penipu kembali mengulang perbuatannya. Kali ini mengaku sebagai suruhan dari Pemerintah Provinsi yang meminta dana administrasi dari masing-masing kelurahan. "Untuk itu Polisi menghimbau agar pejabat tingkat kelurahan atau kecamatan khususnya yang sering berurusan dengan uang berhati-hati," katanya.

SYAILENDRA

09.35 | 0 komentar | Read More

Demo, 150 Buruh Outsourcing di KAI Dipecat Vendor

Perawatan di Stasiun Juanda, Jakarta, Minggu (3/1). PT Kereta Api mengusulkan kenaikan tarif kereta ekonomi sebesar 50 persen yang diterapkan bertahap mulai Juli 2010 yakni 12,5 % tiap semester. Kenaikan untuk meningkatkan pelayanan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -  Sebanyak 150 pekerja outsourcing yang dipekerjakan di stasiun-stasiun kereta di Jabodetabek diputus hubungan kerja alias PHK setelah mereka menggelar unjuk rasa dan mogok kerja pada Selasa 28 Juni 2013 lalu. Mereka dipecat oleh perusahaan vendor yang dulu merekrutnya. Perusahaan vendor menyuplai tenaga kerja untuk PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). "Hari ini para pekerja akan menerima surat keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata Acril Prasetyo, koordinator Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), Jumat 28 Juni 2013.

Acril meminta meminta agar rekan-rekan mereka yang di-PHK segera dipekerjakan kembali. Menurut Prasetyo, pada saat akan melakukan unjuk rasa tersebut, beberapa pekerja sudah mendapatkan intimidasi melalui pesan singkat. " Mereka diancam akan dipecat waktu itu," kata dia.

Selasa lalu, mereka menggelar unjuk rasa di kantor PT KCJ di Stasiun Juanda. Mereka yang sebelumnya bekerja di bagian portir, loket, informasi, administrasi, dan pengawalan. Mereka mengajukan tuntutan di antaranya diangkat sebagai karyawan tetap oleh PT KCJ.

Mereka juga menolak sistem kerja outsourcing pada beberapa bidang pekerjaan inti dalam layanan kereta. Selain itu mereka juga meminta agar rekan mereka yang di PHK sejak 2008 kembali dipekerjakan. Hal tersebut sempat membuat pelayanan di beberapa stasiun di jabodetabek mengalami gangguan. (Baca: Ratusan Pekerja Kontrak PT KAI Mogok Kerja)  

Ancaman tersebut ternyata terbukti. Usai melakukan aksi itu, para pekerja langsung dipanggil ke kantor dan langsung dipecat secara lisan. Pada hari Jum'at ini rencananya para pekerja akan mendapatkan surat keputusan tentang pemecatan mereka. "Seharusnya ada Surat Peringatan sampai dua tahap, baru pemecatan kenapa mereka dipecat secara sepihak," ujar Prasetyo.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kata dia, pada Senin 1 Juli 2013 nanti rencananya Komisi Tenaga Kerja DPR akan mengundang SPKAJ, perusahaan Vendor, serta KCJ untuk berdialog. "Kalau tanggal 1 Juli besok tidak ada solusi, kami akan mogok spontan," ujarnya.

FAIZ NASHRILLAH

09.36 | 0 komentar | Read More

Lelang Camat Lurah Selesai, Lelang Lain Menyusul

Suasana tes seleksi lelang jabatan untuk lurah dan camat tahap kedua di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5). Ujian kompetensi tahap satu sudah diadakan pada 27-28 April yang lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta sedang menyiapkan proses seleksi terbuka untuk jabatan-jabatan lain. Berakhirnya proses lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk jabatan camat dan lurah kemarin rupanya baru menandai dimulainya usaha reformasi birokrasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan dirinya dan tim sedang menginventarisasi posisi-posisi yang layak menggunakan metode seleksi terbuka. "Sejauh ini yang memungkinkan adalah posisi kepala puskesmas, kepala sekolah, dan kepala rumah sakit," kata dia ketika dihubungi, Jumat, 28 Juni 2013.

Sistem seleksi terbuka, kata Made, memberi kesempatan lebih besar kepada pekerja berusia produktif untuk menempati posisi strategis. Soalnya para kandidat bisa bersaing secara adil. Tak lagi bergantung pada subjektivitas atasan.

Sementara itu dalam pola karier tertutup, perkembangan karier pegawai negeri sipil berjalan sangat lambat. "Pada akhirnya karena sudah terlalu lama, kinerja jadi menurun," ujar Made.

Dia mengatakan, pola seleksi terbuka seperti ini sangat dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Ibu Kota agar pegawai lebih produktif dan inovatif. Hal itu juga berkaitan dengan usia pekerja. "Jangan sampai baru jadi kepala dinas ketika sudah mendekati usia pensiun," katanya.

Proses seleksi terbuka juga bisa menyaring pegawai yang berani mengambil risiko. "Tentu risiko harus diperhitungkan, tetapi tidak boleh terlalu lama juga menimbang keputusan."

Diberitakan sebelumnya, proses seleksi terbuka untuk jabatan camat dan lurah baru berakhir kemarin. Sebanyak 415 pejabat dilantik secara massal di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 27 Juni 2013. Proses seleksi terbuka membuat para lurah dan camat sekarang memiliki berbagai latar belakang, termasuk kesehatan, dan kebersihan.

ANGGRITA DESYANI

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Dialog di TV, Sosiolog UI Disiram Air Munarman 
Guru Ini Sebar Foto Bugil di Facebook
5 Tokoh Ini Dinilai Gunakan BLSM untuk Pencitraan
XL dan Axis Merger, Indosat Harus Waspada
Mengapa Popularitas Boediono Rendah

09.36 | 0 komentar | Read More

Jokowi: Meski Kecil, Rakyat Ingin yang Riil

TEMPO.CO, Sleman - Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengkritik sikap elit politik yang enggan membaur ke masyarakat bawah. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Seminar "Memimpin dengan Hati" di Universitas Islam Indonesia (UII) Jumat, 28 Juni 2013.

Menurut Jokowi konsep kepemimpinan yang dia ikuti sederhana, yakni rajin mengendus keluhan masyarakat. "Sekarang zamannya horizontal bukan vertikal. Rumus ini berlaku di pemerintahan maupun swasta," kata dia di depan ratusan mahasiswa dan akademisi UII.

Dia mengatakan tujuannya jarang berlama-lama di kantor atau memperbanyak rapat tidak penting untuk menyediakan banyak waktu mempelajari persoalan publik secara langsung. Jokowi mengatakan pemimpin pemerintahan di level lurah sekalipun bakal mudah tertipu dengan laporan data statistik serta hanya sibuk mengurusi perencanaan apabila jarang blusukan. "Masyarakat bawah itu disambangi saja, merasa 70 persen masalahnya tuntas, apalagi kalau segera diselesaikan," kata dia.

Dia merasionalisasikan kegemarannya blusukan dengan alasan untuk menganalisis persoalan riil masyarakat sekaligus memberikan kepastian kepada mereka bahwa pemerintah sedang berusaha mencari solusi. "Rakyat suka yang riil, meski bentuknya kecil-kecil," kata dia.

Dia berpendapat rumus rajin blusukan harus menjadi trend di kalangan pejabat pemerintahan agar praktik kepemimpinan makin responsif dengan masalah publik. "Perubahan cepat sekali, makanya harus sering dipantau langsung dan tidak bisa hanya mengandalkan laporan statistik," kata dia.

Meski begitu, Jokowi mengaku tidak mungkin menuntaskan persoalan di Jakarta dalam waktu singkat karena masalahnya kompleks. Usaha yang paling mungkin dilakukan ialah memahami medan dan merintis perbaikan multisektor. "Makanya, tiap hari kerjaan saya keliling dan mendata," ujar dia.

Buya Syafii Maarif, di tempat yang sama memuji konsep kerja Jokowi yang membuat bekas Wali Kota Solo itu menjadi pejabat paling populis di mata publik saat ini. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan Jokowi hanya perlu menuntaskan caru marut persoalan Jakarta agar semakin layak menjadi kandidat terkuat presiden. "Kalau mampu selesaikan masalah Jakarta, Sekjend PBB saja layak," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Guru Ini Sebar Foto Bugil di Facebook
5 Tokoh Ini Dinilai Gunakan BLSM untuk Pencitraan
XL dan Axis Merger, Indosat Harus Waspada
Mengapa Popularitas Boediono Rendah

09.36 | 0 komentar | Read More

Rendi Diculik di Gunung Sindur

TEMPO.CO, Depok - Seorang mahasiswa semester II Universitas Pakuan Bogor bernama Rendi, 20 tahun, diculik orang tak dikenal pada Rabu, 26 Juni 2013. Rendi yang memakai kendaraan pribadi roda empat diduga diculik di daerah Gunung Sindur, Bogor.

"Kami menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan kendaraan mencurigakan. Kemudian kami menyelidiki dan diketahui bahwa mobil itu milik Rendi," kata Kepala Kepolisian Sektor Bojong Gede Komisaris Bambang Irianto kepada wartawan, Kamis, 27 Juni 2013.

Meski begitu, Bambang mengaku kronologis dan motif kejadian ini belum diketahui pasti. Karena hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Namun, dari keterangan sementara diketahui bahwa pelaku sempat meminta uang tebusan kepada keluarga Rendi sebesar Rp 100 juta.

Bambang mengatakan, kejadian ini diketahui pertama kali dari masyarakat yang melihat mobil Rendi berada di pinggir jalan. Mobil BMW warna silver B 8976 XT itu ditemukan di Nanggerang, Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada Rabu malam, kemarin. Sementara, pihaknya tidak menerima laporan resmi adanya kejadian tersebut. "Tidak ada laporan di sini (Polsek Bojong Gede). Tapi kami menemukan mobil korban di Nangerang," kata Bambang.

Dari informasi yang berkembang, keluarga korban sempat memberikan uang sebesar Rp 5 juta dari uang Rp 100 juta yang diminta. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Sehingga belum ada keterangan lebih detil. "Kalau bagaimana kasusnya masih diselidiki di lapangan, tapi satu orang (pelaku) sudah kami tangkap," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Depok Komisaris Besar Achmad Kartiko.

Sementara, Kepala Satuan Reskrim Polresta Depok Komisaris Ronal A Purba mengatakan belum diketahui apakah pelaku tunggal atau berkelompok. Namun, satu orang tersangka sudah diamankan. "Satu tersangka sudah diamankan bernama Ade Gunawan. Baru itu saja karena kanit masih di lapangan," katanya.

ILHAM TIRTA

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Ronaldo dan Tommy Winata Rangkulan
Mabes Polri Bebaskan Dua Perwira Pembawa Uang
Alasan Penyiksaan oleh Aparat Polisi
Kronologi Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS

09.36 | 0 komentar | Read More

Batal Naik KRL, Kena Penalti Rp 13 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara PT. Kereta Commuter Jabodetabek, Eva Chairunnisa, menjelaskan perihal biaya tiket elektronik multi-trip jika penumpang batal naik KRL. Menurutnya, tiket elektronik penumpang bakal hangus jika sudah tap-in di suatu stasiun namun batal naik KRL di stasiun tersebut.

"Kena penalti jarak terjauh Rp. 13 ribu jika masuk dan keluar di stasiun yang sama," ujar Eva ketika dihubungi, Kamis 27 Juni 2013. Sedangkan jika penumpang naik lalu membatalkan perjalanan atau turun di stasiun berbeda, misal 2 stasiun setelahnya, ia dikenakan biaya perjalanan sesuai jumlah stasiunnya. "Itu berarti bukan penalti, tapi biaya perjalanan." Pada 5 stasiun pertama, penumpang dikenakan Rp. 2000.

PT. KCJ menyiapkan 200 ribu kartu berlangganan atau multi-trip dalam rangka penerapan tarif progresif yang akan berlaku 1 Juli mendatang. Kartu multi trip dijual Rp 33 ribu per kartu, sudah termasuk harga kartu Rp. 20 ribu dan saldo sebesar Rp. 13 ribu.

Saat ini kartu multi trip sudah tersedia di 60 stasiun yang tersebar di berbagai lintas kereta rel listrik Jabodetabek, di antaranya Bogor-Jakarta Kota, Serpong-Tanah Abang, Bekasi-Jakarta Kota, Tangerang-Duri, dan jalur lingkar/loop line.

ATMI PERTIWI

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Ronaldo dan Tommy Winata Rangkulan
Mabes Polri Bebaskan Dua Perwira Pembawa Uang
Alasan Penyiksaan oleh Aparat Polisi
Kronologi Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS

09.36 | 0 komentar | Read More

Yusril Bantu Jokowi Urus Sengketa Tanah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi rumah Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra  di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kunjungan mantan Wali Kota Solo tesebut untuk mendengarka saran terkait sengketa lahan antara Bank DKI Jakarta dengan PT Perkasa Bumi Propertindo.

"Aset tanah milik Bank DKI Jakarta tersebut ada di belakang Hotel Saripan Pasific," kata Yusril seusai menemui Jokowi, sapaan gubernur dengan gaya blusukan ini, di teras rumahnya pada Kamis, 27 Juni 2013. Aset tersebut terdiri dari dua sertifikat yang masing-masing luasnya 8.700 meter persegi dan 1.700 meter persegi.

Yusril menjelaskan tanah milik Pemerintah Provinsi tersebut oleh Bank DKI dimasukan kepada rincian aset penyertaan modal. Pemerintah memang menjadi pemegang saham mayoritas di Bank ini. Kemudian oleh Bank DKI, tanah tersebut dipinjamkan kepada PT Bumi Perkasa Propertindo.

Menurut Yusril, kasus ini masuk pertama kali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2004 dengan penggugat Bank DKI. Setelah menjalani masa persidangan Bank DKI kalah. "Karena memang kalusul antara Bank dan perusahaan tidak lemah," ujar Yusril.

Bahkan, Bank DKI yang mengajukan kasasi hingga tingkat Mahkamah Agung pada awal tahun 2010 kalah. Padahal tanah yang luasnya hampir satu hekatar tersebut sangat berguna jika dimanfaatkan oleh Bank DKI.

"Itu lah kenapa Bank DKI menggugat karena setelah dipinjamkan tidak pernah diolah malah mangkrak sehingga mau diambil lagi," ujarnya. Saat ini, menurut Yusril, adalah peluang bagi Pemerintah untuk mengambil aset karena bisa dimanfaatkan untuk hal seperti ruang terbuka hijau.

Yusril menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta menggugat PT Bumi. "Mereka selaku pemegang saham mayoritas dan pemilik tanah bisa," kata Yusril. Tanah tersebut memang statusnya masih milik Pemerintah DKI Jakarta. Hanya Yusril menyarankan agar kedua pihak ini agar duduk bersama.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengakui bahwa banyak celah hukum yang melemahkan pemerintah dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan tanah. Termasuk kasus sengketa tanah Bank DKI ini. "Saya ingin minta bantuan pendapat agar ada solusi," katanya.

SYAILENDRA

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Ronaldo dan Tommy Winata Rangkulan
Mabes Polri Bebaskan Dua Perwira Pembawa Uang
Alasan Penyiksaan oleh Aparat Polisi
Kronologi Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS

09.36 | 0 komentar | Read More

Mulai 1 Juli, Tidak Ada Tiket Kertas Commuter Line

Ratusan penumpang melewati gerbang pintu elektronik Commuter Line di Stasiun Besar Bogor, Jabar (12/6). PT KAI memperluas akses pintu elektronik dan lahan parkir di Stasiun Besar Bogor sebagai optimalisasi penggunaan tiket elektronik. ANTARA /Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menyatakan tidak akan ada lagi tiket kertas setelah diberlakukannya tarif progresif pada 1 Juli mendatang. "Tidak ada tiket kertas lagi," kata Direktur Utama PT KCJ, Tri Handoyo, di Aula Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2013.

Tiket kertas, menurut dia, masih berlaku untuk kereta ekonomi. Namun seiring dengan pergantian kereta yang akan dilakukan PT KCJ dalam beberapa bulan ke depan, kereta ekonomi pun akan berganti menjadi Commuter Line. Sehingga, seluruhnya akan berlaku tiket elektronik.

Ketika tiket kertas dihilangkan pada 1 Juli 2013, ia memperkirakan akan ada penumpukan penumpang di loket tiket di setiap stasiun. Karena itu, ia mengimbau agar penumpang membeli kartu multi trip yang dijual dengan harga Rp 33 ribu per kartu.

"Dengan kartu multi trip, penumpang tidak perlu lagi mengantri di loket. Yang mengantri hanya untuk yang memakai kartu single trip," katanya.

Ia menjelaskan ada dua jenis tiket elektronik yang diterapkan mulai 1 Juli mendatang, yaitu kartu single trip dan kartu multi trip. Dua bulan terakhir, sebanyak 180 ribu penumpang sudah menggunakan kartu single trip. Sementara sisanya masih tiket kertas. Karena itu, ia pun berharap penumpang berpindah untuk menggunakan kartu multi trip.

SUTJI DECILYA

09.36 | 0 komentar | Read More

'Dilarang Sweeping Tempat Hiburan Saat Ramadan'

Sejumlah massa ormas Islam saat melakukan sweeping dan sosialisasi penutupan tempat hiburan, di kawasan jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (17/7). Sosialisasi ini sebagai anjuran penutupan tempat hiburan malam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengimbau organisasi masyarakat tak melakukan sweeping tempat hiburan di Bulan Ramadan. "Kami larang, tidak boleh main hakim sendiri," ujar Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Rabu, 26 Juni 2013.

Jika mendapati ada tempat hiburan yang melanggar jam buka di Bulan Ramadan, menurut dia, hendaknya langsung dilaporkan ke pihak terkait. "Laporkan ke polisi untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Terkait aturan jam buka di Bulan Ramadan bagi tempat hiburan, polisi telah menggelar sosialisasi dengan pengusaha dan elemen organisasi massa. Mereka berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomot 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Bulan Ramadan.

Polisi berjanji akan bertindak tegas bila ada tempat hiburan yang melanggar aturan ini. Upaya itu dilakukan agar tak ada lagi organisasi massa yang main hakim sendiri. "Kami antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana (di tempat hiburan selama Ramadan," ujarnya.

Dia juga meminta ormas menahan diri, menyerahkan masalah penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak pelanggar aturan jam buka tempat hiburan di bulan suci.

M. ANDI PERDANA

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Polisi Tetapkan 9 Tersangka Pembakar Hutan
Lirik Nakal 'Rekening Gendut' Iwan Fals 
Cristiano Ronaldo ke Bali Naik Jet Pribadi
Dahlan Iskan Main Sinetron 
'Raya', Album Terbaru Iwan Fals

09.36 | 0 komentar | Read More

Tiket Elektronik Terhambat Loket Tutup

TEMPO.CO, Jakarta - Fiki Afandi, 25 tahun, penumpang kereta commuter line dari Stasiun Depok, kaget saat loket tiket elektronik di stasiun tersebut tutup. Sejak diberlakukan tiket elektronik pada 1 Juni lalu, dia selalu membeli tiket elektronik ketika berangkat kerja ke Jakarta. Tapi, kemarin, ketika hendak membeli tiket elektronik, dia mendapati loket tutup. "Biasanya petugas mengarahkan untuk memakai e-ticketing. Sekarang kok enggak ada," kata warga Citayam, Depok, itu, Rabu, 26 Juni 2013.

Penumpang lainnya, Suwandi, juga mendapati loket tiket elektronik tutup. Dia kemudian membeli tiket kertas di loket yang buka. Dari enam loket yang tersedia, hanya dua loket yang buka. Itu pun hanya menjual tiket kertas. Empat gate masuk juga tak beroperasi. Hanya empat gate masuk yang diaktifkan. Semua penumpang masuk peron dengan menggunakan tiket kertas.

Petugas penerima tiket di Stasiun Depok, Said, membenarkan loket dan gate masuk e-ticketing tidak diaktifkan. Dari pagi, kata dia, gerbang yang dipakai hanya gerbang untuk keluar. "Memang tidak dibuka karena ada demo karyawan pada Selasa lalu," kata dia. Seorang satpam di Stasiun Depok Baru, Wowo, membenarkan dia dan beberapa rekannya telah diputus hubungan kerja. "Saya sudah keluar kerja, di-PHK," kata dia. Menurut Wowo, pekerja yang di-PHK adalah petugas loket dan portir.

Inilah buntut dari unjuk rasa yang digelar sekitar 100 pekerja outsourcing yang dipekerjakan di sejumlah stasiun Jabodetabek di kantor PT KAI Commuter Jabodetabek di Stasiun Juanda, Selasa lalu. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, dan meminta diangkat menjadi karyawan tetap.

09.36 | 0 komentar | Read More

Roy Suryo Akan Temui Bobotoh dan Jakmania

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bakal menemui suporter Persib dan Persija pasca-kejadian penyerangan bis pemain Persib pada Sabtu pekan lalu. Dia ingin menetralkan perseteruan yang terjadi antar kedua suporter.

Roy akan berangkat ke Bandung Senin malam ini, 24 Juni 2013. "Besok pagi saya akan beretemu Bobotoh dan Persib," kata Roy kepada wartawan di kantor Polres Jakarta Selatan, Senin, 24 Juni 2013.

Pada Rabu, dia menjadwalkan bertemu Jakmania dan Persija. "Untuk menetralkan masalah," kata Roy lagi. Dia merasa pertemuan itu penting karena menyangkut citra sepak bola di mata masyarakat. "Jangan sampai sepak bola jadi ketakutan di masyarakat. Akan ada pertandingan, orang-orang takut."

Dia bakal menyampaikan sejumlah catatan terkait hasil pertemuan dengan Kepala Polres Jaksel, Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat, Senin sore ini. "Ada beberapa catatan menarik yang akan saya sampaikan ke suporter."

Roy mencontohkan, seperti sebelumnya dalam kasus suporter di Semarang, harus ada pengaturan suporter dengan jelas. "Kalau ada pertandingan harus jelas infonya, tanding dimana, nginap dimana, jaraknya, stadion apa, jumlah suporter dan pemain yang berangkat berapa."

Induk suporter juga diminta mengatur pengamanan dengan rinci. "Harus jelas minta pengawalan atau pengamanan. Sebab itu berbeda."

Sebelumnya, Sabtu pekan lalu, 22 Juni 2013, sekelompok orang yang diduga pendukung Persija Jakarta menghadang dan melempari bus yang ditumpangi pemain dan offisial Persib Bandung. Kaca bus pecah, beberapa penumpangnya terluka akibat lemparan batu. Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan.

Akibat kejadian itu, Persib urung tampil melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dijadwalkan berlangsung Sabtu sore. Bus itu tak menuju stadion, tapi langsung masuk tol dan pulang ke arah Bandung.

ATMI PERTIWI

Berita lainnya:

Hashim Audit Taman Margasatwa Ragunan
Polisi Akui Sulit Mengejar Pelaku Pemerkosaan  
Hashim Jamin Ragunan Tak Akan Diswastakan  
Polisi Usut Perusakan Bus Persib

09.36 | 0 komentar | Read More

Rekaman CCTV,Perusak Bus Persib Pakai Baju Hitam

Warga memperhatikan kerusakan pada bus pengangkut tim sepak bola Persib di KM 19 Tol Cikampek, Jawa Barat (22/6). Bus yang mengangkut tim sepak bola Persib dilempar dan dirusak oknum suporter Persija saat akan menuju Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, sebelum bertanding melawan Persija. ANTARA/Hana

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Slamet Riyanto mengatakan tengah menyelidiki rekaman kamera CCTV yang merekam kejadian perusakan bus yang ditumpangi pemain Persib Bandung di depan hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Sabtu 22 Juni 2013 lalu. "Rekaman CCTV sudah kami lihat dan kami telusuri pelakunya," kata Slamet di kantornya, Senin, 24 Juni 2013.

Menurut Slamet, berdasarkan rekaman CCTV tidak ada pelaku yang mengenakan atribut suporter. "Mereka (pelaku) memakai pakaian hitam-hitam," ujarnya.

Namun, Slamet mengatakan belum menetapkan tersangka dari kejadian tersebut. "Tersangka belum ada yang ditangkap, masih kami lidik siapa pelakunya dari data-data di TKP (tempat kejadian perkara)," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan beberapa saksi yang terdiri dari satuan pengamanan hotel dan pedagang sudah menjalani pemeriksaan. "Dari keterangan mereka, pelaku diduga berjumlah 71 orang dengan mengendarai sepeda motor dan jalan kaki," kata Rikwanto.

Rikwanto melanjutkan, sebanyak 71 orang yang diduga pelaku tersebut dikatakan saksi berasal dari suporter Persija, Jak Mania. "Kata saksi, mereka (pelaku) dari fans Persija Jak Mania," ujarnya.

Pada Sabtu 22 Juni lalu, sekitar pukul 13.45 WIB, bus yang membawa rombongan tim Persib yang terdiri dari pemain dan ofisial telah diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal dalam perjalanan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk melaksanakan pertandingan melawan Persija Jakarta, pada Kompetisi Indonesia Super League 2012-2013.

Pengerusakan itu membuat kaca bus pecah dan beberapa penumpangnya terluka akibat lemparan batu. Pemain Persib juga urung tampil melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dijadwalkan berlangsung Sabtu sore, 22 Juni 2013. Bus itu tak berputar arah, langsung masuk tol dan pulang ke arah Bandung.

Adapun di Bandung, kelompok pendukung Persib Bandung melakukan pemblokiran jalan di sepanjang jalan Pasteur. Sebagian dari mereka pun merazia mobil berplat nomor B yang ada di Bandung.

AFRILIA SURYANIS
Topik terhangat:
Ridwan Kamil | Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung
Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga
Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka
Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior

09.36 | 0 komentar | Read More

Hari Ini, Tarif Angkutan di Tangerang Naik

TEMPO.CO, Tangerang - Dinas Perhubungan dan Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Tangerang bersepakat menaikan tarif angkutan umum sebesar 28,7 persen. Tarif baru itu mulai berlaku hari ini Selasa, 25 Juni 2013. Kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Agus Suryana mengatakan penetapan tarif baru itu merupakan keputusan bersama yang disaksikan kepolisian.

"Sudah dirapatkan Senin, 24 Juni 2013 dalam keputusan bersama itu dinaikan 28,7 persen,"kata Agus. Tarif baru itu masih di bawah usulan Organda sebanyak 30 sampai 35 persen menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pada Sabtu dini hari lalu.

Pengamatan Tempo sebelum tarif resmi diberlakukan oleh Dinas Perhubungan, para pengemudi angkutan kota menaikan tarif semaunya sendiri. Rata-rata angkutan kota naik Rp 2.000 untuk setiap rute. Tempo naik angkutan dari Cikokol-Gondrong Cipondoh dari semula Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 sejak hari Sabtu lalu. Untuk jarak dekat yang semula Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.

Di wilayah Kabupaten Tangerang angkutan umum rata-rata naik Rp 1.000. Dari Cibadak ke Sudirman Indah, Tigaraksa semula Rp 3.000 menjadi Rp 4.000, adapun dari Tol 2 Kawidaran sampai Kebun Nanas Kota Tangerang dengan bus kecil juga naik Rp 1.000 dari semula Rp 5.000. "Sparepart ikut naik, setoran juga naik Rp 300 ribu,"kata kenek bus memberi alasan saat ada penumpang yang protes.

Tak hanya angkutan umum yang sudah menaikan tarif terlebih dahulu.Tarif ojek pun juga naik Rp 2.000 baik di Kota maupun Kabupaten Tangerang. "Kan bensin naik satu liter Rp 7.500 kan beli eceran tidak di pom (SPBU),"kata Sumali pengojek di Tigaraksa. Pengojek di kawasan Gondrong juga meminta ongkos jasa ojek dua kali lipat dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 4.000 untuk jarak tidak sampai 2 kilometer.

AYU CIPTA

Berita Lain:
Rekaman CCTV,Perusak Bus Persib Pakai Baju Hitam
Roy Suryo Akan Temui Bobotoh dan Jakmania
Polisi Akan Periksa Koordinator Persija

09.36 | 0 komentar | Read More

Polisi Akui Sulit Mengejar Pelaku Pemerkosaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, Mulyadi Kaharni, mengaku kesulitan mengejar pelaku pemerkosaan wartawati media nasional di Jakarta. Putri—bukan nama sebenarnya, 30 tahun, diperkosa pria tak dikenal di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis malam pekan lalu.

"Masalahnya tidak ada saksi, tidak ada yang melihat ciri-ciri pelaku selain korban," kata Mulyadi kepada Tempo di Mapolres Jakarta Timur, Minggu, 23 Juni 2013.

Ia beralasan, petunjuk yang terbatas inilah yang menjadi kendala dalam menangkap pelaku. Namun polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku, yaitu berkulit gelap, berbadan tegap, dan berambut lurus panjang. Pelaku diperkirakan berumur 18 tahun.

Kepala Humas Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, Komisaris Didik Hariyadi, mengaku telah mengerahkan anak buahnya untuk memburu pelaku dengan berbekal informasi ciri-ciri tersebut. "Masyarakat diharap bersabar, kami sedang bekerja keras untuk menemukan pelaku," ujar Didik. (Baca: Polisi: Pemerkosa Wartawati Tidak Mabuk)

Hingga kini, korban yang menjalani perawatan di rumah sakit masih trauma. Lantaran itu, polisi menunda pemeriksaan. "Korban diperiksa lagi setelah kondisinya memungkinkan," kata Ajun Komisaris Besar Muhammad Sholeh, Kasatreskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur. Selain korban, polisi juga meminta keterangan dari sang suami. "Teman-teman korban tidak diperiksa karena tidak berhubungan dengan kasus ini."

Sebelum diperkosa, korban dipukul, ditonjok, dianiaya, dan diseret di gang sempit samping halte busway Pramuka, di sebelah yayasan LIA. Saat itu, sekitar pukul 18.22, korban tengah berjalan di gang sepanjang 150 meter dengan lebar 1,5 menuju Jalan Pramuka. Gang itu sepi, tidak ada orang sama sekali.

Aliansi Jurnalis Independen Jakarta menuntut pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas dan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan keji tersebut. Selain itu, mereka mendesak agar seluruh media massa melindungi identitas korban. "Perusahaan media juga perlu ikut membantu pemulihan korban dari trauma, misalnya dengan pendampingan konseling," kata Umar Idris, Ketua AJI Jakarta, dalam siaran persnya. (Baca: AJI: Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dilindungi)

ALI AKHMAD | NIEKE

Berita Lainnya:
Minim, Informasi Ciri Pelaku Pemerkosaan Wartawati
Plus-Minus Jokowi Jadi Capres 2014
Kepemimpinan Jokowi, Prinsip tanpa Konfrontatif
Basuki: Jakarta Bukan Hanya untuk Orang Kaya
Hashim Audit Taman Margasatwa Ragunan

09.35 | 0 komentar | Read More

Jumlah Penerima KJP Setiap Tahun Berubah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, penerima Kartu Jakarta Pintar setiap tahunnya akan mengalami perubahan. "Pasti terjadi perubahan, kan ada verifikasi datanya, sesuai atau tidak," kata Taufik kepada Tempo, Sabtu 15 Juni 2013.

Menurut Taufik, perubahan data itu sesuai dari peserta yang diusulkan sebagai penerima KJP dan diverifikasi menggunakan surat keterangan tidak mampu. "Kalau memenuhi persyaratan umum akan menerima KJP berikutnya," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membagikan Kartu Jakarta Pintar untuk siswa SD, SMP, SMA dan siswa sederajat, dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 3.013 kartu dibagikan pada 1 Desember 2012. Sedangkan tahap kedua dibagikan pada April lalu, sebanyak 80.284 kartu.

"Data tahun 2012 dan 2013 berbeda kan, nanti juga data di Bulan Agustus dengan April lalu akan mengalami perubahan sesuai yang pantas menerimanya," ujar Taufik.

Dana dalam kartu tersebut diturunkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa. Besaran dananya Rp 240 ribu untuk tingkat SMA/SMK/MA, Rp 210 ribu untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp 180 ribu untuk tingkat SD/MI.

AFRILIA SURYANIS

Baca juga:
AJI: Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dilindungi
Jokowi Setujui Tiang Monorel Dirias Bunga
Siswa Penerima KJP: Beli Seragam dan Sepatu Baru
KJP Lengkapi Program BOP Siswa Miskin
Polisi Usut Perusakan Bus Persib

09.35 | 0 komentar | Read More

Dana KJP Baru Cair Setelah 3 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membagikan Kartu Jakarta Pintar untuk siswa SD, SMP, SMA dan siswa sederajat, dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 3.013 kartu dibagikan pada 1 Desember 2012. Sedangkan tahap kedua dibagikan pada April lalu, sebanyak 80.284 kartu.

Dana dalam kartu tersebut diturunkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa. Besaran dananya Rp 240 ribu untuk tingkat SMA/SMK/MA, Rp 210 ribu untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp180 ribu untuk tingkat SD/MI.

Namun, Fitriyanti, 38 tahun, orangtua dari Tiara Alitia Malahayati, siswi kelas 5 SDN 04 Kramat Jati, mengatakan kucuran dana itu tidak diterima setiap bulan, melainkan setelah tiga bulan. "Setiap tiga bulan bisa dicairin, waktu itu dikasih tahunya begitu. Uangnya juga nggak semuanya diambil, dari Rp 540 ribu harus disisain di ATM Rp 40 ribu," kata dia kepada Tempo, Sabtu, 15 Juni 2013.

Fitriyanti menjelaskan, uang sebesar Rp 500 ribu itu telah dicairkan pada 20 April lalu. Saat itu, ia langsung membelikan perlengkapan sekolah untuk anaknya yang berusia 11 tahun. "Saya langsung beliin tas, sepatu, dan baju seragam. Katanya harus dibeliin nanti ibu guru akan lihat," ujarnya.

"Sekarang uangnya sudah habis. Nanti habis lebaran cair lagi, pokoknya itungan tiga bulan lah."

Setiap harinya, Tiara pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak sekolah ke rumah masing-masing sekitar 500 meter. "Uang jajan tetap Rp 2.000, waktu belum ada KJP juga dua ribu," ujar Tiara.

Dari pantauan Tempo, rumah Tiara di Jalan Mandala V, Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur, hanya petakan seluas sekitar 50 meter persegi. Rumah yang terkadang bocor kala hujan itu dihuni dua keluarga. Ayah Tiara hanya bekerja sebagai office boy di salah satu perusahaan di Jakarta. "Rumahnya peninggalan orang tua saya, ditempati dua keluarga, sama adik saya. Dicukupin gaji ayahnya sebagai OB," kata Fitriyanti.

AFRILIA SURYANIS

Baca juga:

AJI: Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dilindungi
Jokowi Setujui Tiang Monorel Dirias Bunga
Siswa Penerima KJP: Beli Seragam dan Sepatu Baru
KJP Lengkapi Program BOP Siswa Miskin
Polisi Usut Perusakan Bus Persib

09.35 | 0 komentar | Read More

HUT Jakarta, BUMN Pamer Prototipe Monorel di Monas

Prototipe kereta monorel buatan Indonesia terparkir di hanggar PT. Melu Bangun Wiweka, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, (4/2). Monorel ini lebih ekonomis hingga 75 persen dibanding produk luar negeri. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta: Konsorsium BUMN yang dipimpin PT Adhi Karya (persero) Tbk memamerkan prototipe monorel di silang Monas, Sabtu, 22 Juni 2013 sebagai bagian perayaan ulang tahun DKI Jakarta ke-486. Rencananya prototipe itu akan dipamerkan hingga 7 Juli 2013 setiap pukul 10.00 sampai 21.00.

"Mock up yang dipajang dalam pameran tersebut merupakan hasil karya putra bangsa, baik dalam proses pembangunan semua sistem teknologi hingga rancangan monorel dan stasiun," kata Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan.

Masyarakat yang ingin melihat langsung tak dikenai biaya apapun alias gratis. "Kami ingin edukasi masyarakat agar mengetahui tampilan monorel, stasiun dan tata cara menggunakan kereta monorel," katanya.

Bila sudah jadi, besaran tarif yang dikenakan adalah Rp 1.000 per kilometer. "Diperkirakan akan naik sekitar 10 persen setiap dua tahun," katanya.

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan yang juga hadir dalam pembukaan pameran mengaku senang dengan inovasi bidang transportasi. "Kalau Monorail punya BUMN jalan, punya Jakarta Monorail jalan, dan MRT jalan transportasi bisa lebih baiklah kurangi kemacetan," kata Dahlan.

Sebelum dipajang di monas, prototipe serupa pernah dipamerkan di Madiun Mei lalu.

ANANDA PUTRI

Topik Terhangat
HUT Jakarta | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM

Berita Terpopuler
Keributan Warnai Antrean di SPBU Sentul
BBM Naik, Empat Titik Rawan Dipantau
Antri Panjang, SPBU Depok Batasi Isi Rp 100 Ribu

09.35 | 0 komentar | Read More

Bang Yos Lega Monorel Jakarta Diteruskan

TEMPO.CO , Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, atau yang biasa disapa bang Yos mengaku lega karena proyek monorel bisa diteruskan. "Monorel sudah 5 tahun berhenti," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini ketika meninjau prototipe monorel konsorsium BUMN di silang Monas 2013. "Sesak dada saya enggak diteruskan. Sekarang saya lega ini diteruskan, sebelumnya kan didiamkan saja."

Dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-486, Sutiyoso berharap ada perubahan signifikan di Jakarta. "Ulang tahun Jakarta segera selesaikan masalah klasik, seperti kemacetan, banjir dan sampah," kata dia.

Dalam rangka merayakan ulang tahun DKI Jakarta ke-486, konsursium BUMN yang dipimpin PT Adhi Karya (Persero) Tbk, memamerkan prototipe monorel di silang Monas, Sabtu, 22 Juni 2013. Rencananya prototipe itu akan dipamerkan hingga 7 Juli 2013 setiap pukul 10.00 sampai dengan 21.00.

"Mock up yang dipajang dalam pameran tersebut merupakan hasil karya putra bangsa, baik dalam proses pembangunan semua sistem teknologi hingga rancangan monorel dan stasiun," kata Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan.

Masyarakat yang ingin melihat langsung tak dikenakan biaya apapun alias gratis. "Kami ingin edukasi masyarakat agar mengetahui tampilan monorel, stasiun dan tata cara menggunakan kerera monorel," katanya.

Tak hanya melihat monorel konsorsium BUMN, bang Yos juga mengunjungi prototype monorel PT Jakarta Monorail, yang letaknya saling bersebrangan.

ANANDA PUTRI

Topik Terhangat
Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS

Berita Terpopuler
Keributan Warnai Antrean di SPBU Sentul
BBM Naik, Empat Titik Rawan Dipantau
Antri Panjang, SPBU Depok Batasi Isi Rp 100 Ribu

09.35 | 0 komentar | Read More

DKI Bahas Tarif Baru Angkutan Umum

TEMPO.CO , Jakarta:DKI Jakarta berencana mengumumkan kenaikan tarif angkutan umum pasca pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak pada Kamis, 27 Juni 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlebih dahulu akan membahas kelanjutan perhitungan tarif angkutan umum itu bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda).

"Mungkin Senin atau Selasa kami bertemu lagi, dan penentuannya dua hari kemudian," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2013.

Tarif baru angkutan itu dihitung berdasarkan pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Jumat malam lalu. Beberapa komponen yang mempengaruhi kenaikan tarif, termasuk kenaikan harga sparepart, oli, dan berbagai keperluan lain.

Ketua Organda DKI Jakarta, Soedirman sebelumnya meminta Jokowi mengizinkan supir menaikkan tarif lebih dulu sebelum tarif baru disetujui oleh DPRD. "Paling hanya naik Rp 500 sampai Rp 1.000, kalaupun nanti pemerintah menentukan lebih murah kami akan menyesuaikan," kata dia, kemarin.

ANGGRITA DESYANI

Topik Terhangat
Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS

Berita Terkait
Ulang Tahun, Jokowi Potong Kue di Pademangan
Harapan Jokowi pada HUT Jakarta 
Latihan Ngomong Betawi, Jokowi Menyepi Seharian

09.35 | 0 komentar | Read More

Keributan Warnai Antrean di SPBU Sentul

TEMPO.CO, Bogor - Rencana kenaikan harga BBM juga membuat warga Bogor memilih antre untuk mendapatkan BBM dengan harga lama. Bahkan antrean kendaraan di SPBU Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, Jumat 21 Juni 2013 pukul 23.30 WIB diwarnai keributan sesama pengendara. Antrean di SPBU ini sejak pukul 21.00, membuat pengendara rela antre lebih dari satu jam.

Saat antrean berlangsung, sebuah sedan hitam B-819-VG menerobos ke antrean sebelahnya, karena di depannya ada bus Agra. Karuan saja pengendara mobil Avansa Silver D-149-DR, di belakangnya marah. Seorang wanita berbadan gemuk turun, memaki dan hampir memukul pengendara yang menerobos yang ternyata seorang pemuda agak gondrong. Menyadari yang memaki wanita dan dia merasa bersalah, pemuda itu memilih diam.

Antrean terus berlanjut, rupanya si wanita ini masih kesal karena pemuda ini diam tidak meminta maaf. Akhirnya anggota polisi dari Polsek Babakan Madang yang berjaga berusaha menenangkan. "Gue kagak takut, sudah ketahuan salah malah tidak terima," teriaknya sambil menghampiri pemuda itu. Keributan ini sempat menarik perhatian yang mengantri untuk menonton.

Tetapi tak semua pengantre BBM ini mendapatkan harga BBM lama. Saat puluhan kendaraan sampai pompa pengisian, salah satunya Abdulrohim, warga Kota Bogor, ternyata jam sudah menunjukkan pukul. 00.02 WIB, akhirnya pAbdulrohim pasrah mobil Avansa hitamnya diisi bensin premium harga baru. "Saya sudah mengantre 1,5 jam di sini, memang lagi sial aja ya," ujarnya tersenyum kecut.

DEFFAN PURNAMA

09.35 | 0 komentar | Read More

Ahok: 5 Pasar Tradisional Bakal Direvitalisasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi akan merevitalisasi lima pasar tradisional di Jakarta yang saat ini kondisinya kumuh dan tidak terurus. Lima pasar tersebut adalah Pasar Blora, Sudirman, Jakarta Selatant; Pasar Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat; Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan; Pasar Nangka Bungur Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pasar Pesanggrahan Jakarta Selatan.

"Kami ingin revitalisasi pasar tradisional, kami sudah memiliki gambarnya," ujar Ahok di Balaikota Jumat 21 Juni 2013.

Kondisi sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta sudah mengkhawatirkan. Usia pasar yang tua membuatnya sudah tak layak digunakan sebagai tempat kegiatan jual-beli barang.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI bersama Kementraian Perdagangan (Kemendag) memiliki agenda merevitalisasi pasar tradisional di Jakarta. Sebagai langkah awal, revitalisasi pasar di daerah Meruya, Jakarta Barat. Pasar tersebut akan disulap menjadi pasar yang lebih modern sebagai pencontohan.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Ratnaningsih mengatakan dana dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan dana APBD sebesar Rp 2,5 miliar. Nantinya pengelolaan pasar tersebut akan masuk pada UPT Lokbin. Ada 20 lokbin yang saat ini dimiliki oleh Pemprov DKI.

GALVAN YUDISITIRA

Berita Lainnya:

Pemerintah Optimistis Menang Lawan Asian Agri
Besok, Java Rockin'land 2013 digelar di Jakarta 
Polisi: Pemerkosa Wartawati Tidak Mabuk
Senin, Dahlan Iskan Cek Kesiapan Pembagian BLSM

09.35 | 0 komentar | Read More

KJS, Kenapa INA CBG Cocok untuk RS Non-Swasta

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany mengatakan bahwa besaran INA CBG (Indonesia Case Base Group) sekarang hanya cocok diterapkan di rumah sakit pemerintah.

"Kalau di rumah sakit swasta, belum pas penerapannya," ujar Hasbullah ketika mengikuti diskusi soal pelayanan kesehatan di Tempo, Senin, 10 Juni 2013.

Hasbullah mengatakan, INA CBG yang ada sekarang lebih cocok untuk RS Pemerintah dikarenakan variabel yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sementara, RS Swasta membutuhkan variabel gaji pegawai dan investasi.

Selain itu, data INA CBG yang ada sekarang juga tergolong usang alias belum menggunakan data terbaru. INA CBG yang ada sekarang masih menggunakan data di tahun 2009.

"Oleh karena itu, perlu segera diperbarui. Di satu sisi, RS Swasta juga salah dalam melihat fungsi dari INA CBG ini, pemerintah juga belum memperbarui datanya. Ya, sama-sama ada kesalahan-lah," ujar Hasbullah.

Terakhir, Hasbullah mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil tindakan soal INA CBG yang tak cocok untuk RS Swasta. Salah satunya, dengan menemui RS Swasta yang protes dan ajak mereka dialog. Selain itu, cek bagaimana pelayanan mereka selama ini dan berapa biaya yang dibebankan kepada pasien. Artikel soal Kartu Jakarta Sehat selengkapnya klik di sini.

Ingin tahu perubahan apa saja dalam delapan bulan pemerintahan Jokowi-Ahok? Klik di sini.

ISTMAN MP

Berita Lainnya:
Jokowi Diminta Bikin Tim Khusus Deep Tunnel 
Deep Tunnel Dilirik Investor dari Enam Negara 
Jokowi Ulang Tahun, Basuki Tak Beri Kado 
Malam Ini Pengumuman Harga BBM Bersubsidi Naik
Ahok, Amarah dan Data
Ulang Tahun, Jokowi Banjir Pesan di Twitter   

09.35 | 0 komentar | Read More

Deep Tunnel Dilirik Investor dari Enam Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Penggagas Multi-Purpose Deep Tunnel Firdaus Ali mengatakan proyek terowongan rakasasa untuk mengendalikan banjir di Ibu Kota dilirik oleh investor berbagai negara. “Investor yang sudah menelepon saya dari Jerman, Jepang, Korea Selatan, Cina, Singapura, dan Ceko,� ujarnya, Sabtu 15 Juni 2013.

Menurut dia, investor terus menanyakan kelanjutan rencana deep tunnel dengan meminta hasil studi kelayakan (feasibility study atau FS) dari Pemerintah Provinsi DKI. “Mereka butuh klarifikasi FS dari pemerintah,� ujarnya.

FS menjadi standar kualifikasi deep tunnel yang diinginkan pemerintah. Selain itu, FS jadi acuan FS bagi peserta tender dalam mengajukan tawaran teknis pembangunan.

Untuk itu, Firdaus meminta Gubernur DKI Joko Widodo segera membentuk tim ad hoc untuk merumuskan FS. “Apakah di bawah Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda,� katanya. Dengan begitu, tender pembangunan deep tunnel bisa cepat dibuka.

Sebelumnya, DPRD DKI setuju memasukkan deep tunnel dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Menurut perhitungan Firdaus, deep tunnel menelan biaya Rp 28- 31 triliun. Terowongan sepanjang 26 kilometer dan lebar 16 meter ini dirancang dari Balaikambang, Pasar Minggu-MT Haryono-Manggarai-Tanah Abang-Roxy-Pluit.

Konsep deep tunnel di Jakarta ini diklaim Firdaus sebagai yang pertama ada di dunia karena menggabungkan lima fungsi sekaligus, yaitu pengendali banjir, saluran limbah, jalan tol, penyuplai air baku, serta saluran pipa utilitas untuk serat optik maupun kabel listrik. “Negara lain tidak bisa merancang seperti ini karena tidak butuh. Masalahnya berbeda dengan Jakarta.� (Baca: Perbandingan Deep Tunnel Jakarta dengan Negara Lain)

ATMI PERTIWI

09.35 | 0 komentar | Read More

Ahok: Rusun Daan Mogot untuk yang Tak Punya Rumah

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' melarang orang yang tergolong mampu untuk menghuni rusun Daan Mogot. Mereka yang sudah berpenghasilan layak dan memiliki tempat tinggal tidak diperkenankan menempati unit yang bakal rampung 9 bulan lagi. "Rusun ini (Daan Mogot) cuma untuk yang tidak punya rumah," katanya di Daan Mogot, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2013.

Menurut Ahok, pemerintah bakal memasang persyaratan sebagai penghuni rusun Daan Mogot. Masyarakat secara terbuka dapat mengetahui kriteria yang tepat untuk bisa mengisi salah satu dari 640 unit yang ada. Hal itu juga disebutnya sebagai salah satu model pengawasan yang efektif guna menghindari jual beli unit.

"Jadi biar bersama-sama warga mengawasi pengisian rusun tersebut," ujar dia. Otomatis, kata Ahok, pengawasan itu bakal mendeteksi aksi para calo yang kerap memperjualbelikan unit.

Nantinya pemerintah disebut Ahok bakal secara berkala mengawasi para penghuninya. Mereka yang dinilai sudah mampu bakal diminta mengembalikan rusun agar tujuan pembangunannya tepat sasaran. "Biar DKI punya stok rumah untuk orang yang belum beruntung," ujar dia.

Selain tempat tinggal, pemerintah juga nantinya bakal melakukan pemutihan bagi warga yang tinggal di rusun tersebut. Tujuannya agar identitas mereka menjadi jelas dan terdata secara rapi.

Ahok pun bakal menyiapkan lokasi berjualan di sekitar rusun agar mampu menggerakkan perekonomian di kawasan rusun tersebut. Pemutihan itu juga disebutnya bakal berlaku bagi pedagang yang membuka usaha di kawasan rusun itu. "Jadi biar Jakarta bisa menjadi kota yang modern dan rapi," katanya.

Rencananya, pemerintah juga menargetkan bisa membangun 50 unit rusun tahun. Dia juga bakal mengajak pengembang untuk memenuhi janjinya membangun rusun untuk warga kelas bawah di Jakarta. "Memang mereka membantah tapi setelah ada buktinya mereka bersedia kan akhirnya," ujar dia.

Kerjasama dengan pengembang, kata Ahok, sengaa dilakukan agar fisik rusun bisa selesai dengan cepat. Alasannya, swasta tidak memerlukan lelang sebelum proses pengerjaam dimulai. "Seperti Daan Mogot ini, kalau pakai lelang bisa satu setengah tahun, tapi karena kerjasama dengan swasta cukup 9 bulan saja," ujar dia.

DIMAS SIREGAR

Terhangat:
HUT Jakarta | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM

Baca juga:
Ini Bukti SMS Kasus Cebongan Terencana
Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
Ini Masukan Radja Nainggolan untuk Timnas U-23
Perkosa 11 Gadis, Politikus Dieksekusi di Cina

09.35 | 0 komentar | Read More

Ini Pekerjaan Rumah Kepala Transjakarta Baru

TEMPO.CO , Jakarta-Kalangan pengamat transportasi memberi pekerjaan rumah kepada Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta Pargaulan Butar Butar. Mantan Kepala Unit Pengelola Teknis Bus Sekolah ini menggantikan Muhammad Akbar yang dipindah menjadi Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat.

"Pertama adalah perbaikan kondisi bus," kata Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia Yoga Adiwinarto ketika dihubungi pada Kamis, 20 JUni 2013. Yoga mengatakan masalah ini menjadi krusial mengingat jumlah bus di lapangan kerap menjadi sorotan.

Terkadang ada laporan bahwa bus mogok dan rusak. Bahkan beberapa waktu lalu sebuah bus Transjakarta terbakar di Halte Harmoni. Beruntung tidak ada korban jiwa.

Sehingga, menurut Yoga, Kepala BLU yang baru harus bisa mengontrol kondisi bus. Sehingga masyarakat tidak mengeluh seperti pendingin yang mati atau ada laporan bus mogok. "Kepala BLU yang baru punya kapasitas mumpuni dalam hal teknis," katanya.

Berikutnya adalah kontrak operator dengan Transjakarta. Menurut Yoga, Transjakarta harus lebih tegas dalam menekan operator dalam memenuhi stadar minimal pelayanan Transjakarta.

Senada dengan Yoga, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, harus bisa mengelola bisnis dengan baik antara BLU dengan operator. Apa lagi, menurut Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada ini, banyak pihak yang ikut memanfaatkan busway.

"Lihat saja bus pengumpan dan kopaja integrasi Transjakarta," kata Danang. Sehingga, Danang melanjutkan, perlu kontrak yang mengikat dan menguntungkan ke dua belah pihak.

Danang menyoroti evaluasi tahunan Transjakarta di mana jumlah target volume operator selalu meleset. Efeknya, dia melanjutkan, jumlah penumpang Transjakarta menurun.

Dalam hal ini, Danang menambahkan reformasi mengubah BLU menjadi Badan Usaha Milik Daerah perlu didorong. Sehingga Transjakarta bisa memanfaatkan segala potensi yang melekat.

SYAILENDRA

Terhangat:
HUT Jakarta | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM

Baca juga:
Ini Bukti SMS Kasus Cebongan Terencana
Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
Ini Masukan Radja Nainggolan untuk Timnas U-23
Perkosa 11 Gadis, Politikus Dieksekusi di Cina

09.35 | 0 komentar | Read More

Polisi Ungkap Pabrik Ekstasi di Kemayoran

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menggerebek sebuah kamar apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari tempat itu disita ratusan butir ekstasi dan bahan baku serta alat untuk membuat pil tersebut. "Tempat ini digunakan untuk memproduksi ekstasi," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Arman Depari, Rabu, 19 Juni 2013.

Menurut Arman, lokasi penggerebekan berada di apartemen Puri Kemayoran, kamar 111 J lantai 11 tower 1, Kemayoran, Jakarta Pusat. "Home industry itu dikendalikan oleh dua tersangka, yaitu Darwin Muchsim alias Ajun, 51 tahun, dan Ong Tjai Then alias Ateng alias Edward, 57 tahun," kata Arman.

Arman menjelaskan, pengungkapan itu berawal dari informasi tentang peredaran ekstasi yang dilakukan seorang pria bernama Bewok. Namun, Bewok bisa meloloskan diri dari kejaran polisi. Dia membuang ekstasi sebanyak 180 butir. Barang bukti itu ditemukan oleh polisi. "Saat kami mencari Bewok, kami mendapat informasi ekstasi itu berasal dari Puri Kemayoran."

Pada 21 Mei lalu, sekitar pukul 21.30, polisi menangkap Ajun di pelataran parkir apartemen Puri Kemayoran. Dari tangan tersangka berhasil disita barang bukti berupa 139 botol Ketamin 100 miligram, serbuk sabu seberat 0,6 gram, serbuk putih (ekstasi) seberat 168,48 gram, 32 botol Epedrine, mangkuk penumbuk, piring, teko plastik listrik, dan blender.

Ajun mengaku akan mencetak serbuk putih itu menjadi ekstasi bersama Edward di kamar 111 J lantai 11 tower 1 apartemen Puri Kemayoran. Selanjutnya, petugas menangkap Edward di kamar apartemen tersebut. "Di kamar tersangka didapatkan dua alat cetak ekstasi, Ketamin injeksi empat botol, alkohol, sulfuric acid," ujar Arman.

Saat diperiksa, tersangka mengaku baru tiga bulan memproduksi ekstasi. Setiap 1 kilogram serbuk putih dapat dijadikan 5.000 butir ekstasi. "Ekstasi itu diedarkan di seluruh Jakarta," kata Arman.

Kini keduanya mendekam di tahanan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur. Mereka dijerat Pasal 113 ayat (1) subsider Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancamannya hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

AFRILIA SURYANIS

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Berita Serupa:
Polisi Gerebek Rumah Diduga Pabrik Ekstasi
BNN Ungkap Pabrik Ekstasi Rumahan
Pabrik Ekstasi di Medan Digerebek
Pabrik Ekstasi di Bogor Digerebek

09.35 | 0 komentar | Read More

Harga Tiket Monorel Rp 10 Ribu

Pondasi besi proyek Monorel yang mangkrak di kawasan Senayan, Jakarta. semenjak 2007 akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang direncakanan rampung tiga tahun ke depan, (19-10). ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta--PT Jakarta Monorail menargetkan harga tiket untuk moda transportasi massal cepat jenis monorel yang akan dibangunnya nanti sebesar US$ 1 atau sekitar Rp 9.500-10 ribu per penumpang. "Dengan kisaran harga ini, kami ingin menyentuh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah," kata Direktur Teknis PT Jakarta Monorail, Bovananto, Rabu 19 Juni 2013.

Dalam penetapan tarif ini, Bovananto menambahkan, inovasi akan dilakukan seperti sistem tarif progresif. Adapun pengembangan bisnis lewat Transit Oriented Development (TOD) sudah dirancang di empat titik, yakni Dukuh Atas, Kampung Melayu, Tebet, dan Palmerah.

Sejauh ini, Jakarta Monorail memang masih menargetkan 60 persen pendapatannya berasal dari tiket. Sisanya dari pengembangan bisnis yang terhubung dengan moda transportasi lainnya lewat konsep TOD itu. Di Dukuh Atas, misalnya, monorel akan bergabung dengan moda transportasi lain, seperti mass rapid transit, commuter line, dan busway.

Banyu Biru Djarot, Direktur Ortus Holdings—perusahaan pemegang saham mayoritas di PT Jakarta Monorail—menyatakan sudah siap memberikan modal kepada proyek senilai Rp 8 triliun itu. Proyek pembangunan fisik pada tiang-tiang yang selama ini mangkrak dipastikan dimulai pada tahun ini juga dan rampung dalam tiga tahun ke depan.

Monorel rencananya dibangun dalam dua jalur, yakni green line sepanjang 14,3 kilometer dengan rute Kampung Melayu-Taman Anggrek, dan blue line sepanjang 12,5 kilometer yang melintasi kawasan Kuningan-Gatot Subroto-Asia Afrika-Pejompongan-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.

Sebagai bukti keseriusan, replika monorel senilai Rp 50 miliar itu akan dipamerkan di Lapangan Monas, mulai 22 Juni sampai 14 Juli 2013. "Ini langkah nyata kami. Jadi monorel tidak hanya menjadi mitos urban," kata Banyu.

SUTJI DECILYA

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni 
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri

09.35 | 0 komentar | Read More

Ahok Bakal Terapkan e-Catalog di Lelang Proyek

TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' menyatakan bakal membuka sistem e-catalog untuk mempercepat proses lelang. Hal itu bakal diwujudkan sebagai kompensasi masa bantah yang dilakukan peserta lelang yang tidak menang. "Jadi sistem itu untuk kompensasi agar bisa lebih cepat realisasi proyek," katanya kepada Tempo, Rabu, 19 Juni 2013.

Menurut Ahok, sistem itu bakal memudahkan peserta lelang untuk merealisasikan proyek. Dengan sistem itu, dinas tinggal membeli secara online tanpa tender. Soalnya, semua peserta tender sudah memasukkan penawaran dan diketahui semua pihak. "Tinggal klik dan bisa beli, realisasinya juga lebih cepat pakai katalog elektronik itu," katanya.

Adapun soal target 97 persen serapan, Ahok menilai hal itu sangat mungkin saja diwujudkan. "Tergantung mereka, kalau mau bisa dan kalau merasa tidak bisa kembalikan kepada kami," ujarnya.

Dia juga memastikan cara itu bakal digunakan untuk mencopot kepala SKPD yang selama ini memang kinerjanya tidak maksimal. "Memang akan diganti semua, itu cara halusnya saja," ujar Ahok.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menyemprot 10 SKPD yang serapan anggaran sangat rendah. Padahal saat ini sudah memasukki enam bulan tahun anggaran 2013. Dia pun menargetkan agar tiap SKPD bisa menyerap anggaran hingga 97 persen karena tidak mau memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran lebih dari tiga persen.

DIMAS SIREGAR

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni 
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri

09.35 | 0 komentar | Read More

Tol Depok-Antasari Ditargetkan Selesai 2015

TEMPO.CO , Jakarta:Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Tol Depok-Antasari akan selesai pada 2015. Alasannya, pembangunan saat ini sudah tidak mungkin diteruskan agar rampung sesuai target awal 2014.

"Sejak awal memang proyek ini sudah tersendat," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Ghani Gazali pada Selasa, 18 Juni 2013. Ghani menyoroti keterlambatan proyek ini yang baru mulai 2011 padahal sudah dijadwalkan sejak 2006.

Akibatnya, harga tanah di jalan tol sepanjang 12 kilometer ini naik tajam saat proyek berjalan lagi. Sehingga Ghani melanjutkan salah satu caranya Kementerian akan memberi suntikan bantuan land caping atau pembebasan lahan sebesar Rp 2 triliun untuk dua seksi.

Suntikan dana land caping ini akan diberikan setelah dana talangan pemerintah melalui badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 380 miliar yang turun pada 2011 lalu habis. Saat ini bantuan BLU yang tersisa tinggal Rp 20 miliar.

Selain itu, agar memudahkan pembebasan lahan maka akan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Peraturan ini baru bisa berlaku setelah tahun 2014 untuk proyek yang dicanangkan sebelum 2012.

Dalam aturan ini nantinya untuk pembebasan lahan akan menggunakan harga pasaran yang berlaku secara umum. Selain itu proses akan lebih terbuka di pengadilan atau menggunakan skema konsinyasi.

Gani mengatakan permasalahan di ruas tol tersebut memang karena pembebasan lahan. Harga tanah di kawasan tersebut melonjak tajam apa lagi proyek sempat molor sekitar empat tahun.

PT Citra Waspphutowa sebagai pemegang konsesi dan badan usaha jalan tol ruas tersebut terdiri dari tiga badan usaha milik negara konstruksi, yaitu PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk dengan porsi kepemilikan saham masing-masing sebesar 12,5 persen.

Karena keterlambatan proyek ini, tol Depok-Antasari mengalami lonjakan nilai investasi hingga dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 4,767 triliun dari sebelumnya Rp 2,515 triliun. Beban yang menjadi tanggung jawab BUJT ini melampaui rencana bisnis empat tahun lalu.

Untuk membangun seksi I dibutuhkan dana sebesar Rp 3,073 triliun. Sementara untuk seksi II dari Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 1,694 triliun.

Bahkan pembangunan seksi I pun seharusnya sudah selesai pada 2009 lalu. Saat ini dari total 12 kilometer seksi I baru dibebaskan sekitar 20-30 persennya.

Di wilayah Depok, tol ini akan membebaskan 3.213 bidang tanah di delapan kelurahan. Rinciannya, 436 bidang di Kelurahan Pangkalan Jati, 98 di Gandul, 720 di Krukut, 402 di Grogol, 327 di Rangkapan Lama, 572 di Rangkapan Jaya Baru, 375 di Cipayung, dan 278 di Cipayung Jaya.

Adapun di Jakarta Selatan, pembebasan akan mencakup 690 bidang tanah di lima Kelurahan. Rinciannya, 463 bidang tanah di Cilandak Barat, 38 di Cilandak Timur, 101 di Pondok Labu, 80 bidang tanah di Ciganjur, dan 8 di Cipedak.

SYAILENDRA
Terhangat:EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Habis 'PRJ Monas', Tercecerlah Sampah 
Ahok Akuisisi PPD untuk Hilangkan Sistem Setoran
BBM Naik, Polisi Bersenjata Lengkap Jaga SPBU
Ini Keluhan Warga Atas Layanan KJS ala Jokowi  

09.35 | 0 komentar | Read More

BLSM, Ahok: Lebih Baik Kendalikan Harga Sembako

Pedagang sayuran menjajakan dagangannya di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (17/5). Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan Pasar Kramat Jati menjadi lokasi binaan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku secara pribadi tak menyetujui rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Namun posisinya sebagai pejabat daerah membuatnya mau tak mau harus ikut mendukung program Pemerintah Pusat itu.

"Yang lebih penting adalah mempertahankan harga sembako, pemerintah kan punya Bulog," kata Basuki Di Balai Kota DKI, Selasa, 18 Juni 2013, malam.

Menurut dia, harga kebutuhan pokok yang murah serta akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan transportasi murah jauh lebih berguna. "Kalau uang pas-pasan tapi segala macam murah kan masih lebih enak," kata dia. "Daripada diberikan uang tetapi hanya empat bulan."

Namun Basuki mengaku tak bisa mengganggu gugat keputusan pemerintah. Padahal pengembangan layanan murah jauh lebih diperlukan. "Masalahnya jarang ada yang mau investasi untuk jangka panjang, soalnya masa jabatan pejabat kan singkat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo juga mengatakan dirinya secara pribadi tak menyukai pemberian bantuan tunai untuk masyarakat. "Lebih baik uang diberikan kepada usha-usaha kecil dan rumah tangga, pasti lebih berguna," kata dia. Pemberian bantuan tunai kepada masyarakat, kata dia, sama dengan mendidik masyarakat untuk hal negatif.

ANGGRITA DESYANI

Terhangat:EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca Juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Eddies Adelia Kaget Ully Artha Telah Mualaf
Nazaruddin 'Paksa' Kurir Jadi Dirut 
Radja Nainggolan: Saya Bukan Tentara Bayaran!

09.35 | 0 komentar | Read More

Camat Tamansari Setuju Ada Jam Malam

Petugas memperlihatkan barang bukti usai melakukan penggerebekan di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta, Kamis (8/12). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Camat Tamansari Imron menyatakan setuju jika wacana pemberlakuan jam malam di Jakarta benar-benar diterapkan. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi salah satu cara mereduksi peredaran Narkoba.

Selain itu dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan para pengusaha hiburan bisa lebih disiplin dalam hal jam operasi. " Sebenarnya, jam buka kan sampai jam 02.00 WIB, tapi banyak juga yang beroprasi hingga subuh," kata Imron, saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Barat Selasa 18 Juni 2013.

Namun kebanyakan pengusaha beralasan bahwa hal tersebut dilakukan karena konsumen tidak beranjak pulang. Imron juga mengatakan sebenarnya sudah memberikan pemberitahuan kepada para pengusaha. "Kapasitas kami hanya mengingatkan," kata Imron.

Mengenai pembatasan aktivitas malam pada bulan Ramadhan, Imron mengatakan akan melakukan sosialisasi dalam bentuk edaran kepada para pengelola tempat hiburan malam.

Imron sendiri mangakui bahwa Tamansari merupakan daerah di Jakarta Barat yang memiliki jumlah tempat hiburan malam paling banyak. "Jumlahnya sekitar 200 tempat hiburan malam," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada Selasa pagi 18 Juni 2013. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata DKI Jakarta mengumumkan akan melakukan pembatasan terhadap usaha hiburan malam selama Ramadhan. Sementara sehari sebelumnya pada rapat koordinasi antara Pemerintah DKI, Kemenko Kesra, BNN, Polri dan Kemenkes disebutkan akan ada wacana pembatasan aktivitas hiburan malam.

FAIZ NASHRILLAH

Terhangat:EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca Juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Eddies Adelia Kaget Ully Artha Telah Mualaf
Nazaruddin 'Paksa' Kurir Jadi Dirut 
Radja Nainggolan: Saya Bukan Tentara Bayaran!

09.35 | 0 komentar | Read More

Ini Keluhan Warga Atas Layanan KJS ala Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta--Meski warga mengaku terbantu oleh KJS (Kartu Jakarta Sehat) dalam hal biaya pengobatan, beberapa mengaku masih merasa tidak puas dengan pelayanannya. Beberapa menganggap pelayanan KJS lama.

Maimunah (53) adalah salah satu yang menganggap pelayanan KJS lama. Ia yang merupakan warga Koja itu berkata kalau dirinya sudah berada di Poliklinik Syaraf RSUD Koja, Jakarta Utara, sejak 7 pagi tadi untuk menunggu giliran pemeriksaan suaminya, Suminta (58), yang sakit darah tinggi.

"Pelayanannya ya sama saja, mau bayar atau pakai KJS. Lama juga ternyata. Saya pikir pakai KJS bakal cepat pelayanannya,"ujar Maimunah ketika Tempo temui di ruang tunggu poliklinik syaraf RSUD Koja, Jakarta Utara, Rabu, 12 Juni 2013.

Maimunah berkata, kalau pelayanan KJS lama, kasihan pasien pasien lanjut usai seperti suaminya. Pasalnya, tak banyak pasien lanjut usia yang bisa bertahan lama, keburu lemas.

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Budi (27),warga Taman Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara. Ia berkata bahwa meski memakai KJS, ibunya,Tami (55), yang menderita sakit paru paru, sempat tertahan di ruang IGD RSUD Koja selama dua hari karena tak kunjung mendapat kamar. "Mereka juga nggak bisa janjiin kapan bisa dapat kamar, apa emang kaya gini kalau pasien KJS," kata Budi saat itu, awal bulan Juni.

Meski ada yang kecewa dengan pelayanannya, ada juga yang merasa puas. Raida (45), yang tengah menemani anak perempuannya untuk menjalani pemeriksaan lambung mengatakan pelayanan KJS di RSUD Koja bagus. Ia berkata, usai dirujuk dari Puskesmas Kecamatan Koja, anaknya langsung diperiksa dan dipastikan tak perlu rawat inap. "Cepet kok, gak lama. Ini saya lagi nunggu obatnya,"ujar Raida yang merupakan warga Warakas.

Berdasarkan pantauan Tempo, pasien pasien di RSUD Koja tak sebanyak biasanya walaupun tetap tergolong ramai. Di ruang IGD misalnya, meski penuh, tak ada lagi pasien pasien yang sampai harus direbahkan di meja administrasi atau tempat duduk ruang tunggu.

Sementara itu, di ruang tunggu poliklinik, suasananya justru sepi. Tak banyak pasien yang datang dan hal itu dipertegas dengan banyaknya kursi tunggu yang kosong. Namun, menurut keterangan dari salah satu perawat, ruang poliklinik sepi karena hari sudah menjelang siang. "Kalau pagi tadi ramai."

ISTMAN MP

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Soal Macet, Jokowi-Ahok Lupakan Hal Sederhana?
Jokowi Sebut BLSM dengan Balsem
Jokowi Ternyata Pernah Dagang di PRJ
Nilai Kinerja Transportasi Jokowi: Niat 8, Hasil 6

09.36 | 0 komentar | Read More

Mengakhiri Penyalahgunaan Informasi KJS

TEMPO.CO, Jakarta--Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany mengatakan bahwa sistem KJS (Kartu Jakarta Sehat) dengan INA CBG (Indonesia Case Base Group) akan menghilangkan penyalahgunaan informasi asimetris di dunia medis.

"Tak ada lagi dokter atau rumah sakit main-main dengan pasien soal langkah pengobatan dan pembayarannya. Semua sudah diatur oleh CBG dan diverifikasi," ujar Hasbullah ketika mengikuti diskusi pelayanan kesehatan di Tempo, Senin, 10 Juni 2013.

Hasbullah menjelaskan, informasi asimetris adalah teori ekonomi. Hal itu memiliki makna di mana dalam dunia bisnis terkadang ada pihak yang memegang informasi atau pengetahuan penuh akan suatu hal dibanding pihak lainnya.

Dalam dunia medis, pihak yang memegang informasi itu adalah dokter. Mereka jauh lebih tahu soal kesehatan pasien dibanding pasien itu sendiri. Sebagai contoh, dokter bisa mendiagnosis seorang pasien mengalami tumor sementara pasien itu sendiri tak sadar.

Di dunia, situasi informasi asimetris tidak boleh berlaku dalam mekanisme pasar bebas. Pasalnya, ibarat monopoli, pihak yang memegang informasi bisa seenaknya mengendalikan nilai dari informasi yang dipegang. Sayangnya, hal ini justru dipraktikan di Indonesia.

Di Indonesia, menurut Hasbullah, banyak dokter mengandalkan informasi asimetris ini untuk menarik laba. Salah satu contoh kasus, dokter dapat dengan mudah mengatakan bayi dalam kandungan seseorang terlilit tali pusar untuk bisa menerapkan biaya kelahiran yang lebih mahal.

"Padahal, terlilit tali pusar itu kan gak bisa dibuktikan. Ketika lahir, ya lepas. Gimana pasien mau tahu. Apalagi, tak jarang dokter itu menakuti pasien bahwa bayi bisa mati jika mereka tak segera ambil keputusan. Mana ada orang tua yang berani melawan," ujar Hasbullah sambil berkata praktik ini bak rampok.

Terakhir, Hasbullah mengatakan, dengan INA CBG dan KJS, tak ada lagi rumah sakit atau dokter menerapkan biaya berbeda dibanding dokter atau RS lain. INA CBG berlaku standar di semua rumah sakit sehingga ditangani di manapun, standar pelayanan dan pembayarannya sama.

ISTMAN MP

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Soal Macet, Jokowi-Ahok Lupakan Hal Sederhana?
Jokowi Sebut BLSM dengan Balsem
Jokowi Ternyata Pernah Dagang di PRJ
Nilai Kinerja Transportasi Jokowi: Niat 8, Hasil 6

09.35 | 0 komentar | Read More

KJS Ada, Pasien Bertambah, Perawat Kewalahan

TEMPO.CO, Jakarta--Banyaknya pasien di Ruang Gawat Darurat RSUD Koja, Jakarta Utara, yang per harinya bisa mencapai 200 orang akibat keberadaan KJS membuat perawat kesulitan. Rais misalnya, salah satu perawat muda, mengaku sampai harus bekerja di luar shift-nya

"Kadang saya harus bekerja hingga melebihi shift saya. Gak lama lama banget sih. Ya, saya harus siap, kan memang tugas saya melayani pasien,"ujar Rais ketika ditemui Tempo di ruang tunggu UGD RSUD Koja.

Sebagaiman diberitakan, jumlah pasien di RSUD Koja bertambah sejak kebijakan Kartu Jakarta Sehat diterapkan. Saking banyaknya, Direktur Utama Togi Asman Sinaga sempat mengatakan perlu menambah jumlah perawat mereka.

Imbas dari banyaknya pasien ini tidak hanya ke perawat, tapi juga ke deretan pasien yang menunggu. Antrian pasien sempat mengular hingga ke ruang tunggu. Bahkan, salah satu pasien cilik bernama Ardina (3) sempat ditaruh di atas meja administrasi.

Rais, yang shift kerja di UGD dari pukul 08.00-14.00, mengaku kewalahan dengan banyaknya jumlah pasien ini. Saking kewalahannya, ia jadi kesulitan istirahat, tak terkecuali perawat yang lain.

Rais berkata, masalah perawat kewalahan ini sebenarnya bisa dipecahkan. Caranya, dengan menambah jumlah perawat yang shiftnya saat ini adalah 7 perawat dari 08.00 pagi hingga 14.00, 7 perawat dari 14.00 hingga 21.00, dan 7 perawat lagi dari pukul 21.00 hingga 08.00.

"Permasalahannya adalah, pasien banyak, tapi tenaga perawat minim. Kalau ditambah, kayaknya kami akan bisa bekerja lebih maksimal,"ujar Rais menjelaskan.

Rais juga menambahkan, jumlah pasien di rumah sakit sebenarnya bisa dikurangi apabila pasien tak sedikit-sedikit ke rumah sakit. Ia berkata, kadang-kadang ia menemukan pasien yang hanya sakit demam dan flu ringan namun berada di ruang UGD.

"Kalau penyakit seperti demam dan flu kan bisa di rumah mas, gak harus ke rumah sakit,"ujarnya melengkapi.

Berdasarkan keterangan yang diterima Tempo, jumlah pasien yang harus ditangani satu perawat tak tetap tiap harinya. Hal itu tergantung dari jumlah pasien yang ada di UGD pada hari itu.

Misalkan pada suatu hari ada 80 pasien di ruang UGD, maka satu perawat bisa menangani 10 orang. Jadi, boleh dikata jumlah pasien yang ditangani dibagi rata ke jumlah perawat yang ada.

ISTMAN MP

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Soal Macet, Jokowi-Ahok Lupakan Hal Sederhana?
Jokowi Sebut BLSM dengan Balsem
Jokowi Ternyata Pernah Dagang di PRJ
Nilai Kinerja Transportasi Jokowi: Niat 8, Hasil 6

09.35 | 0 komentar | Read More